Rencana menteri baru: Dari tancap gas hingga masih pelajari situasi

Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin telah melantik anggota Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 di Istana Negara, Jakarta, kemarin siang (24/10). Sebanyak 34 menteri dan 4 pejabat setingkat menteri masing-masing diberikan arahan oleh Presiden Jokowi saat dipanggil satu per satu di hari sebelumnya.

Berbeda dengan Kabinet Indonesia Kerja pada 2014-2019, di periode kedua ini Presiden Jokowi tidak memasang target yang hendak dicapai dalam 100 hari pertama. Alasannya, "Ini melanjutkan periode pertama. Jadi, tidak ada target 100 hari kerja," kata Jokowi.

Dari 34 menteri dan 4 pejabat setingkat menteri, 16 di antaranya merupakan wajah lama. Dari jumlah ini, 11 di antaranya tetap di posisi lama. Lima orang sisanya mendapatkan penugasan di posisi baru. Di luar mereka ada 22 figur baru atau pendatang baru di kabinet.

Saat serah terima jabatan atau ramah tamah dengan jajaran di kementerian yang dipimpinnya, sejumlah menteri ini mengemukakan hal beragam. Ada yang memasang target, mencoba berlari kencang dan ada pula yang masih mempelajari situasi dan kondisi. Berikut rangkumannya:

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto

"Baru saja kita selesaikan semua rangkaian pelantikan dan tentunya saya harus lihat nanti kantor kementerian dulu, tanya pejabat di sana, mungkin ada proses serah terima. Saya akan belajar dulu situasi yang terakhir, baru kita akan mulai kerja,” tegas Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo

"Di depan saya ada tugas berat, tugas yang saya yakin tidak kecil, tidak ringan. Saya mendapat amanah ini artinya harus saya jalankan, suatu kehormatan besar bagi saya. Setelah ini saya akan menuju ke kantor KKP untuk melakukan serah terima. Saya berharap yang selama ini menjadi hambatan atau yang buntu, hubungan antara nelayan dengan pemerintah akan kita selesaikan."

“Kita akan meneruskan dan melanjutkan pekerjaan yang baik di masa lalu, kita akan melanjutkan hal-hal yang bagus. Yang tidak bagus akan kita perbaiki, kalau yang memang tidak bisa kita perbaiki ya kita harus tinggal,” tegas Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Menteri ATR/BPN Sofyan Jalil

"Targetnya, kita sudah punya road map 2025, mudah-mudahan seluruh tanah di Indonesia terdaftar. Kemudian kita juga sedang membikin program untuk digitalisasi pertanahan. Mudah-mudahan 2025 kantor pertanahan sudah berbasis elektronik seperti yang Anda lihat di kantor-kantor pertanahan di negara yang maju. Dengan harapan kalau itu sudah elektronik dan semua terdaftar maka sengketa tanah akan sangat minimum kalaupun tidak bisa hilang."

“Dengan demikian semua orang yang punya tanah nanti kalau semuanya punya sertifikat, kita akan menjadi financially inclusive, menjadi mempunyai sertifikat yang mereka bisa gunakan untuk mendapat leverage kepada sistem keuangan dan perbankan moderate. Itu saja singkatnya,” kata Sofyan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono

"Kalau kami dari Kementerian PUPR, tadi kalau rekan-rekan sekalian waktu foto perkenalan tadi disebutkan khusus oleh Pak Presiden agar Menteri Perhubungan dan Menteri PUPR segera mengkonekkan hasil-hasil pembangunan yang lalu; bandara, pelabuhan, tol, dan kawasan-kawasan khusus."

“Minimal ada lima kementerian yang kami tadi sudah ngobrol. Pertama dengan Menteri Pariwisata dan Bekraf, Pak Wishnu, kemudian dengan Menteri BUMN Pak Erick Thohir, dan juga Menteri Investasi/Kepala BKPM Pak Bahlil, saya, dan Pak Menteri Perhubungan. Kami mudah-mudahan kalau tidak lusa atau mulai minggu depan, karena Sabtu mau ke lapangan kami dengan Pak Presiden rencananya.”

"Jadi, pulang dari ini kita akan kumpul brainstorming mana-mana yang akan diutamakan. Jadi, kalau biasanya 100 hari apa, itu ada dua hal. Pertama, itu tadi, kita harus segera. Yang kedua, hasil sayembara IKN (Ibu Kota Negara), gagasan desain IKN. Itu kalau 100 hari kan tiga bulan, berarti akhir Desember itu sudah akan kita selesaikan. Jadi dua hal itu akan kami laporkan nanti sampai Desember,” kata Basuki.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto

"Jadi yang pertama tadi, Bapak Presiden menyampaikan bahwa karena ini kelanjutan dari pemerintah sebelumnya, maka programnya melanjutkan program. Jadi beliau mengatakan bukan program 100 hari. Tapi yang menjadi prioritas yang disampaikan oleh Pak Presiden itu antara lain Undang-Undang Cipta Kerja, yang merupakan Omnibus Law itu menjadi satu prioritas."

"Yang kedua, tentu melengkapi road map untuk mengurangi defisit neraca perdagangan. Kemudian tentu terkait dengan kegiatan-kegiatan ekonomi berbasis kewilayahan yaitu pertumbuhan-pertumbuhan wilayah. Dan tentunya juga menjadi pokok bahasan juga adalah koordinasi antar kementerian agar diprioritaskan untuk tercapai program-program pemerintah yang sudah dicanangkan oleh Presiden Jokowi."

“Neraca transaksi itu butuh waktu, karena yang namanya perdagangan itu, ekspor itu membutuhkan investasi. Jadi neraca perdagangan akan baik kalau capital account diperbaiki, dan capital account yang kemarin itu Delta nya besar di sektor migas, maka tentu sektor migas menjadi salah satu titik utama dari kebijakan,” kata Airlangga.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Gusti Ayu Bintang Darmawati

"Arahan presiden itu yang menjadi pegangan kita ya. Yang pertama bagaimana beliau memberikan arahan kepada saya dengan tugas amanah yang diberikan itu adalah tentang pemberdayaan perempuan di dalam kewirausahaan. Demikian juga bagaimana kita mengurangi kekerasan pada anak, bagaimana pencegahan daripada pernikahan dini. Itu salah satu daripada arahan beliau."

“Tapi kalau di pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini karena kementeriannya kan saya melihat itu adalah kementerian koordinasi, maka kami akan melaksanakan koordinasi maksimal tentunya, baik secara internal maupun eksternal. Mungkin itu langkah awalnya, sebelum nanti saya bertemu dengan teman-teman yang ada di kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, apa sih yang menjadi kendala selama ini, kemudian target ke depannya seperti apa. Itu juga menjadi salah satu pedoman untuk kita mem-follow up program ke depan,” kata Darmawati.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim

"Saya selalu ditanya apa rencana 100 hari. Sejujurnya, saya tidak punya rencana 100 hari. Tapi saya akan duduk dan mendengar serta berbicara dengan pakar-pakar yang ada di hadapan saya saat ini," ujar Nadiem.

Nadiem mengatakan akan mengerjakan semua aspirasi murid-murid Indonesia, yakni belajar. Ia berdiri di depan bukan sebagai guru melainkan sebagai murid. "Saya sudah mempersiapkan diri. Saya mohon kepada semua Dirjen Dikbud dan Dikti untuk bersabar dengan saya. Walaupun bukan dari kalangan pendidikan. Saya murid yang baik, belajar dengan baik," kata dia.

Nadiem mengatakan, ia akan mengedepankan prinsip gotong-royong. Gotong-royong merupakan kata kunci untuk menjalankan kementerian secara bersama-sama. "Bagi semuanya, saya berharap saya bisa mengenal anda semuanya lebih dalam. Saya akan belajar dan menjadi murid yang baik," ulang mantan CEO dan Founder Gojek itu.