Mobilitas dan kepatuhan prokes berdampak pada fluktuasi kasus Covid-19

Wakil Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Adib Khumaidi mengatakan, fluktuasi kasus Covid-19 beberapa waktu belakangan sangat terpengaruh dengan mobilitas warga. Adib menuturkan, berdasarkan data IDI, libur panjang pada Mei 2020 meningkatkan fluktuasi hingga 20%.

"Long weekend bulan Agustus meningkatkan fluktuasi lebih dari 20%," kata Adib dalam dialog daring bertajuk "Kesiapan Penanganan Pasien di RSDC", Senin (16/11).

"Bukan tidak mungkin, yang kemarin saat hari long weekend sudah turun, saat ini ada kecenderungan naik lagi."

Lebih lanjut, ia mengatakan, kerumunan massa berpotensi menyebabkan lonjakan kasus Covid-19. Ia menegaskan, konsep memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak atau 3M sebenarnya efektif untuk mencegah penularan. Menurutnya, memakai masker, bisa menurunkan risiko penularan sekitar 85%.

"Tiga-tiganya kalau diterapkan, bisa menurunkan laju penularan mencapai 95%. Artinya, kalau sekarang ada kondisi fluktuasi yang naik, bukan tidak mungkin faktor transmisi penularan itu disebabkan (abai) tiga hal tadi," ujarnya.

Adib pun mengingatkan, saat ini ada beberapa tenaga kesehatan yang melakukan isolasi mandiri, sakit, bahkan kritis karena terpapar Covid-19. Hal itu, kata dia, merupakan gambaran risiko terpapar virus di tenaga kesehatan masih tinggi.

"Fluktuasi pasien yang meningkat itu meningkatkan risiko. Data kematian kita di bulan Agustus cukup tinggi," tuturnya.

Ia mengatakan, per 10 November 2020 sudah ada 159 dokter dan 114 perawat yang meninggal karena Covid-19.

Menurut Adib, jika pun libur panjang diizinkan kembali oleh pemerintah, harus ada aturan yang diterapkan, mulai dari transportasi, tempat wisata, hingga hotel.

"Kalau kita lihat kemarin, aturan tersebut tidak semuanya dilaksanakan. Kita lihat, banyak yang tidak pakai masker," ujar dia.

Ia menilai, aturan tegas harus ada agar menjadi dasar perubahan perilaku di masyarakat. Ia mengakui, secara teori, perubahan perilaku memang membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun. Namun, dalam kondisi saat ini, katanya, harus ada pemaksaan.

"Pemaksaannya bagaimana? Melalui regulasi, punishment, denda. Aturan itu bisa dilakukan melalui pemerintah pusat atau daerah," tuturnya.