Moeldoko: BIN dan Polri terlibat dalam Stratnas PK

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, menyebut Badan Intelejen Negara (BIN) dan Polri bakal terlibat dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau Stranas PK. Menurutnya, dua lembaga itu bertugas memastikan keamanan digital.

Hal itu tak lepas dari aksi Stranas PK yang memanfaatkan teknologi, seperti pengembangan online single submission dan e-katalog. Menurutnya, BIN dan Polri akan menangkal serangan atau kejahatan siber oleh hacker.

"BIN akan ikut menangani dan beberapa sektor yang lain, kepolisian juga demikian," ujarnya dalam Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2020 di Gedung KPK RI, Selasa (13/4).

Aksi Stranas PK, kata Moeldoko, telah melakukan perbaikan-perbaikan. Di sektor perizinan dan tata niaga, pembenahan dilakukan melalui online single submission hingga perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial. "Maka penyimpangan-penyimpangan terhadap perizinan bisa ditekan dengan baik," ucapnya.

Pada sektor keuangan negara, Moeldoko mengatakan, saat ini ada e-katalog lokal, seperti di DKI Jakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Riau, Gorontalo dan Aceh.

E-katalog, sambungnya, juga ada di Kementerian PUPR, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perhubungan. Menurutnya, kehadiran e-katalog bisa memberikan solusi yang baik sehingga sistem tersebut akan terus dikembangkan.

Sementara terkait Stranas PK sektor penegakan hukum dan reformasi birokrasi, Moeldoko akui ada oknum aparat yang melakukan penyimpangan. Dia, mengatakan kondisi itu akan mendapatkan atensi serius. Sedangkan reformasi birokrasi, bagaimana ke depan membangun sistem digitalisasi.

"Ini capaiannya kita ukur, ya, selama 2019-2020, terukur dengan baik. Kita evaluasi dan berikutnya kita akan menuju ke Stranas PK 2021-2022," ucap dia.