Mojokerto fokus kembangkan smart city

Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati menandatangani nota kesepakatan smart city dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo bersama 50 pemerintah kabupaten dan kota se-Indonesia. Hal itu dilakukan guna terwujudnya smart city agar bisa lebih memaksimalkan pemanfaatan teknologi, baik dalam meningkatkan pelayanan masyarakat maupun mengakselerasikan potensi yang ada di masing-masing daerah.

Penandatanganan nota kesepakatan smart city tahun 2022 yang dilakukan secara daring ini, diikuti Ikfina bersama Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di ruang command center Kabupaten Mojokerto, Kamis (21/4) pagi.

Setelah melakukan penandatanganan, Ikfina menjelaskan terkait manfaat yang didapat dari smart city, yaitu menciptakan kualitas hidup masyarakat yang terus meningkat, rumah dan bangunan yang hemat energi, bangunan ramah lingkungan, dan memakai sumber energi terbarukan.

"Program dari Kementerian Kominfo terkait dengan dengan smart city itu tidak lepas dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) itu hanya pada government (pemerintah). Namun kalau smart city itu lengkap, semua dari aspek yang ada di kabupaten/kota," ujarnya.

Lebih lanjut, dalam menciptakan smart city di Kabupaten Mojokerto, Ikfina akan menjadikan skala prioritas dalam mengembangkan SPBE, Smart Environment, dan Smart Living.

"Saat ini komitmen dan fokus dalam pengembangan smart city skala prioritas, nah yang pertama ingin kami sempurnakan SPBE dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih cepat dan transparan. Kemudian yang kedua terkait dengan Smart Environment, kami bersama-sama melaksanakan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang bersih yang hijau yang memberikan support besar terhadap kehidupan, termasuk juga nanti memperkuat Smart Living terkait dengan call center kami 112 nanti bagaimana mengembangkan," ucapnya.

Selain itu, orang nomor satu di lingkup Pemerintah Kabupaten Mojokerto ini menjelaskan dalam mengembangkan smart city, terjadinya pergantian dari kepala daerah maupun kepala dinas terkait dengan program yang dijalankan tidak bisa berubah lagi, karena sudah ada masterplan yang menjadi tujuan pembangunan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

"Jadi kehadiran Kementerian Kominfo itu adalah terkait dengan menyiapkan masterplan, sehingga ketika masterplan ini sudah ada, maka nanti tinggal melaksanakan masterplan yang sudah dibikin tadi, sehingga nanti ganti kepala daerah masterplan sudah ada, ganti kepala Kominfo, masterplan-nya sudah ada," tuturnya.

Lebih lanjut, dalam memberikan contoh kecil dalam penggunaan teknologi yang sudah digunakan oleh Indonesia, Ikfina menjelaskan penentuan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level Covid-19 di kabupaten/kota se-Indonesia sudah menggunakan sistem teknologi.

"Sama dengan pengendalian Covid-19 juga begitu, penentuan PPKM level dari sistem, kalau kami mau tetap di level satu, bagaimana caranya bisa masuk di sistem," tegasnya.

Dalam mengembangkan Pemerintah Kabupaten Mojokerto berbasis smart city, Ikfina juga berharap dengan komitmen yang ada para OPD di Kabupaten Mojokerto dapat berkembang dan terus belajar dalam menuju digitalisasi.

"Mudah-mudahan kami sudah berkomitmen, sudah menguatkan niat ini sudah tuntutan zaman mau tidak mau sekarang itu kita harus bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan yang terdigitalisasi, nah makannya kita semuanya meskipun ini tidak mudah kita harus belajar keras, harus membangun infrastruktur digital, kita harus berkomitmen bagaimana sedikit demi sedikit meninggalkan kebiasaan konvensional kita. Kami berupaya untuk selalu lebih baik", ujarnya.