MUI: RUU Omnibus Law sama bahayanya dengan RUU HIP

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan ultimatum kepada masyarakat agar juga turut mewaspadai RUU Omnibus Law, selain RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). MUI menilai RUU Omnibus Law mengandung sistem ekonomi liberalisme-kapitalisme. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI, Anwar Abbas lewat keterangan resminya, Jumat (19/5).

Menurut dia, RUU Omnibus Law sama bahayanya dengan RUU HIP, lantaran dalam draf yang ada terlihat kecendrungan untuk menggeser semangat dan praktik pengelolaan ekonomi di negeri ini yang semula berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

"Dalam draf yang ada terlihat kecendrungan untuk menggeser semangat dan praktik pengelolaan ekonomi di negeri ini. Semula berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang mengedepankan sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat kepada sistem ekonomi liberalisme kapitalisme yang sangat  mengedepankan kebebasan pasar," terang Anwar.

RUU Omnibus Law, kata Anwar, hanya akan membuat kuat ekomi kaum pemodal. Ringkasnya ekonomi di Indonesia hanya akan berputar dan dikuasai segelintir orang yang kaya dan superkaya saja.

Sementara rakyat hanya akan menjadi manusia yang tidak berdaya. Anwar mengatakan, hidup rakyat sangat tergantung kepada belas kasihan dari si kaya dan superkaya jika RUU Omnibus Law disahkan.

"Bahkan kerusakan dan kemafsadatan yang akan ditimbulkannya tidak hanya terbatas dalam bidang ekonomi saja, tetapi juga merembet ke dalam bidang lain, terutama politik," tegasnya.

Para pemodal, ujar Anwar, untuk dapat membela dan melindungi kepentingannya dengan kekuatan ekonomi dan keuangannya, tentu akan bisa membiayai dan membeli para politisi dan para pemimpin di negeri ini. Akibatnya para politisi dan pemimpin negeri berpotensi juga tidak lagi mengabdi kepada rakyat.

Jika sudah begitu, Anwar memprediksi kedaulatan negara ini akan semakin terdegradasi. Akan banyak terjadi tindak kedzaliman dan ketidakadilan karena hidup dan kehidupan ini hanya akan diwarnai dan dikendalikan hawa nafsu yang lebih mengedepankan kerakusan dan  ketamakan.

"Untuk itu RUU Omnibuslaw tidak boleh lolos menjadi UU tanpa disesuaikan terlebih dahulu dengan jiwa dan semangat dari Pancasila dan UUD 1945. Go to hell buat pertumbuhan dan kemajuan ekonomi kalau itu hanya akan dinikmati oleh segelintir orang saja sementara rakyat banyak di negeri ini hanya akan mendapat ampas-ampasnya saja," tutup dia.