Nadiem diminta belajar dari Mendikbud Daoed Joesoef

Penyederhanaan kurikulum harus hati-hati dan melewati serangkaian diskusi publik. Karena itu, rencana penghapusan mata pelajaran sejarah di SMK dan menjadikannya hanya sebagai pilihan di SMA sangatlah tidak tepat.

Anggota Komisi I DPR RI, Fadli Zon mengatakan, strategi penyederhanaan kurikulum tidak sepantasnya didiskusikan secara diam-diam dan instan. Sebab, harus dilakukan terbuka karena pemangku kepentingan pendidikan di Indonesia sangat banyak.

"Saya senang Kemendikbud sudah mengklarifikasi rencana penghapusan pelajaran sejarah tidaklah benar. Saya kira Menteri Nadiem, bisa belajar dari pengalaman pembentukan Komisi Pembaharuan Pendidikan yang dibentuk oleh Daoed Joesoef pada masa awal jabatannya sebagai Mendikbud pada 1978," kata Fadli dalam keterangan tertulis, Senin (21/9).

Komisi Pembaharuan Pendidikan, kata politikus Partai Gerindra itu, menyusun kurikulum dengan menyerap gagasan dan bahan terkait pendidikan nasional dari berbagai pihak. 

Misalnya, dari masyarakat, penyelenggara pendidikan, birokrat, para intelektual, hingga profesional di bidangnya. Lalu, merumuskan rancangan pendidikan nasional. 

Kemudian, baru uji publik untuk memperbaiki rumusannya dengan berkaca dari tanggapan, kritik, dan masukan yang telah diterima.

Komisi Pembaharuan Pendidikan, kata dia, diisi tokoh-tokoh terkemuka lintas bidang. Dari Sumitro Djojohadikusumo, Koentjaraningrat, Andi Hakim Nasution, T.O. Ihromi, Slamet Iman Santoso, dan Ki Suratman. "Rekomendasi-rekomendasi mereka tak disikapi secara apriori oleh publik," ungkap dia.

Jadi, pekerjaan penting penyederhanaan kurikulum harus sejak awal dilakukan secara terbuka agar masyarakat bisa mengikuti perkembanganya.

"Dalam berinovasi, Menteri Pendidikan perlu mengingat satu hal, bahwa pendidikan yang diselenggarakan oleh kementeriannya adalah sebuah ‘Pendidikan Nasional’. Pengajaran sejarah menjadi bagian dari ‘kenasionalan’ itu. Jika pengajaran sejarah dihapus, atau dipinggirkan, bagaimana kenasionalan Indonesia para peserta didik akan dibentuk?,” ucapnya.

Fadli menjelaskan, pendidikan sejarah memiliki peran strategis sebagai instrumen transmission of culture.  Pendidikan sejarah juga memiliki peran strategis dalam mengajarkan esensialisme. 

Sebab, sejarah tak hanya sebatas pendidikan pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen pengembangan memecahkan permasalahan kekinian. "Jadi, saya berharap Kemendikbud tak gegabah dalam merancang penyederhanaan kurikulum," ujar Fadli.