Nama Omnibus Law Cilaka diubah jadi Cipker

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Sri Rahayu menyampaikan perubahan nama Rancanagan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) menjadi Cipta Kerja (Cipker). Hal itu diungkapkan Sri saat audiensi dengan perwakilan massa dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).

"Terkait dengan penyampaian pandangan terhadap RUU Omnibus Law, sekarang ini infonya diubah. Bukan Cipta Lapangan Kerja lagi. Sekarang diganti dengan Cipta Kerja, tidak ada lapangannya," kata Sri di hadapan perwakilan KSPSI di DPR, Jakarta (12/2).

Alasannya, sambung Sri, untuk menghindari akronim atau singkatan tidak baik, RUU Cipta Lapangan Kerja ini kerap kali diakronimkan menjadi Cilaka.

"Disingkat Cilaka enggak bagus, makanya (frasa) lapangannya dihapus, jadi Cipta Kerja jadi Cipker," tegas politikus PDIP itu.

Setelah menginformasikan perubahan nama ini, Sri mempersilakan perwakilan KSPSI menyampaikan aspirasinya.

Pada kesempatan ini, Presiden KSPSI Andi Gani menyampaikan alasan pihaknya turun aksi di depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/2) siang. Mereka mengaku kecewa karena pemerintah tidak optimal dalam mengajak buruh untuk turut membahas RUU Omnibus Law secara spesifik.

Andi mengaku KSPSI menjadi salah satu asosiasi buruh yang sempat diajak oleh Presiden Jokowi untuk membahas draf RUU Omnibus Law Cipker. Namun, sambung dia, dalam perjalanannya isi draf RUU tersebut dinilai tidak sesuai  harapan.

"Akhirnya kami memililki tujuh draf sekaligus yang isinya berlainan semua. Dari awal inilah yang membuat penolakan begitu kuat di Omnibus Law," ujar dia.

KSPSI akhirnya mendatangi DPR dengan harapan bisa mengayomi staf buruh masuk dalam tim pembahasan RUU Omnibus Law Cipker.

KSPSI, terang Andi, siap menjadi bagian tim karena memiliki dewan pakar kredibel dalam ketenagakerjaan serta investasi.

"Yang penting buat kami kita diajak bicara, kita berargumentasi dengan baik," ucapnya.

Andi menegaskan, buruh yang melaksanakan aksi demonstrasi hari ini hanya ingin didengar segala aspirasinya. Tidak ada niatan sedikitpun untuk mereka 'menggoyang' kebijakan pemerintah.