sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

'Ngeyel' gelar paripurna, FRI anggap DPR keliru

Pangkalnya, publik mendesak penghentian pembahasan seluruh RUU yang menyengsarakan rakyat.

Akbar Ridwan
Akbar Ridwan Senin, 30 Mar 2020 20:49 WIB
'Ngeyel' gelar paripurna, FRI anggap DPR keliru
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 25216
Dirawat 17204
Meninggal 1520
Sembuh 6492

Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) mengkritik sikap "ngeyel" DPR, lantaran tetap melaksanakan Rapat Paripurna Masa Sidang III di tengah pandemi coronavirus anyar (Covid-19), Senin (30/3). Apalagi, berencana melanjutkan pembahasan beleid sapu jagat (omnibus law).

Langkah itu, menurut Anggota FRI dari Yayasan Lembagan Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati, keliru. Pangkalnya, publik mendesak penghentian pembahasan seluruh rancangan undang-undang (RUU) yang menyengsarakan rakyat.

"Sebagai wakil rakyat, DPR harusnya sudah paham, bahwa ditengah perjuangan melawan pandemi global ini, rakyat tidak mampu berpartisipasi dalam mengawal pembahasan produk legislasi," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (30/3).

Bahkan, tambah dia, rakyat harus mengorbankan kesehatannya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sebab, masih banyak pekerja formal maupun nonformal harus tetap bekerja demi menghidupi keluarga tanpa alat pelindung diri (APD).

Karenanya, FRI menuntut beberapa hal dalam merespons hasil rapat paripurna tersebut. Pertama, merealisasikan rencana pemotongan gaji dan tunjangan anggota DPR tanpa tergantung kebijakan fraksi.

"Mengingat fungsi anggaran diemban oleh DPR RI sebagai perwakilan rakyat, bukan perwakilan partai," katanya. Pemotongan gaji dan tunjangan minimal sebesar 50%.

Kedua, DPR dituntut menghentikan secara resmi seluruh pembahasan RUU. Termasuk omnibus law karena mengancam hak rakyat miskin. Sehingga, menempatkan mereka pada posisi rentan Covid-19. Juga mencegah partisipasi rakyat mengawasi pembahasan selama periode jaga jarak fisik (physical distancing) dan terlebih karantina wilayah (lockdown) segera diberlakukan.

Bersama pemerintah, DPR pun harus memanfaatkan waktu dan upaya lebih serius untuk menangani pandemi SARS-CoV-2 tersebut.

Sponsored

Ketiga, FRI mendesak DPR memaksimalkan fungsi anggaran dan pengawasan secara transparan. Dengan menjamin realokasi untuk menangani Covid-19. Termasuk menyediakan kebutuhan rakyat dalam mengahadapi virus tersebut. Seperti ketersediaan pangan, air, listrik, sanitasi, dan bantuan finansial bagi rakyat miskin.

"(Juga) memastikan tidak ada pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan pemerintah atas nama penanganan pandemi Covid-19, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) pekerja, (dan) penghentian penggusuran paksa dalam konflik agraria yang akan menyebabkan masyarakat semakin rentan terpapar penyakit dalam pandemi Covid-19," tuturnya.

Tidak hanya itu. FRI turut meminta DPR menjamin informasi publik terkait Covid-19 diberikan secara akurat, tepat waktu, tidak diskriminatif, dan konsisten dengan prinsip HAM. Termasuk langkah menghindari dampak kepada kelompok minoritas dan rentan. Macam golongan minoritas etnis, keyakinan, perempuan, disabilitas, anak, dan lanjut usia.

DPR pun diminta segera memberikan arahan konkret kepada pemerintah terkait tuntutan yang dilayangkan. Ini bisa dilakukan wakil rakyat melalui fungsi pengawasan yang selama ini belum dijalankan maksimal.

"DPR sampai saat ini, belum menjalankan fungsi pengawasannya terhadap eksekutif. Beberapa di antaranya, tiada upaya klarifikasi DPR terhadap langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah serta nihilnya arahan konkret DPR kepada pemerintah terkait penanganan Covid-19," ucap dia.

FRI merupakan gerakan sipil yang terdiri dari beberapa organisasi. Seperti YLBHI, Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Sentra Gerakan Buruh Nasional (SGBN), Konfederasi Serikat Nasional (KSN) dan puluhan lembaga lainnya.

Berita Lainnya