sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

NU dukung penguatan BPIP

Lemahnya penerapan Pancasila dianggap karena tidak ada lembaga kuat yang mengujinya.

Fatah Hidayat Sidiq
Fatah Hidayat Sidiq Sabtu, 27 Jun 2020 21:21 WIB
NU dukung penguatan BPIP
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 135123
Dirawat 39290
Meninggal 6021
Sembuh 89618

Pengurus Nahdlatul Ulama (NU) meminta masyarakat tidak lagi berpolemik terkait isi Pancasila karena sudah final. Seharusnya fokus mengawal pemerintah agar kebijakannya sesuai dasar negara.

Namun, menurut Ketua NU Depok, Achmad Sulechan, Pancasila membutuhkan lembaga yang kuat dan bertanggung jawab untuk "membumikan" nilai-nilanya. Diharapkan tidak indoktrinisasi seperti pola lama karena kontraproduktif.

"Untuk itu, dibutuhkan undang-undang (UU) yang memperkuat lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)," katanya saat diskusi di Depok, Sabtu (27/6). Hingga kini BPIP diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2018.

Dirinya melanjutkan, Pancasila adalah titik temu kepentingan seluruh rakyat yang harus dipastikan pemenuhannya oleh negara. Karenanya, tinggal diperkuat pelaksanaannya dan tidak lagi diutak-atik.

"Sehingga, semua praktik anti-Pancasila harus diluruskan kembali. Sehingga, betul-betul kita bernegara dengan melaksanakan nilai-nilai Pancasila," jelasnya.

Pada kesempatan sama, sejarawan Universitas Indonesia (UI), Irwan Firdaus, berpendapat, butuh UU yang mengatur pelaksanaan Pancasila di semua lini pemerintahan dan masyarakat.

"Jangan lagi ada undang-undang yang memprivatisasi Pertamina, jangan lagi ada Undang-Undang BPJS yang memeras rakyat dengan iurannya, dan masih banyak lagi," paparnya.

Pernyataan senada disampaikan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Sahat Farida Berlian. Baginya, bukan waktunya membahas isi Pancasila yang sudah dihafal sejak sekolah dasar (SD). 

Sponsored

Yang terpenting, menurut dia, bagaimana Pancasila memastikan UU yang mengatur hak-hak orang tua, kaum perempuan, buruh, petani, dan pekerja lainnya.

"Sudah terlalu banyak undang-undang. Tapi mengapa tetap saja perempuan, buruh, petani tetap kehilangan hak-haknya," katanya.

Pada masa pandemi coronavirus baru (Covid-19), sambung Sahat, seharusnya Pancasila dilaksanakan secara nyata. Sayangnya, justru distribusi bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran.

"Orang kaya dapat bansos, yang miskin tidak dapat. Ini melanggar sila kelima. Tes kesehehatan dipungut biaya. Padahal, ini melanggar sila kedua," tegasnya.

Sementara itu, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Aan Rusdianto, menyatakan, seluruh UU dan peraturan mengacu Pancasila dan UUD NRI 1945. Namun, isinya kerap bertentangan karena tidak ada lembaga yang kuat untuk mengujinya.

"Sehingga, Pancasila selalu gagal 'dibumikan' sampai saat ini. Nilai-nilainya tidak bisa dirasakan oleh rakyat. Malahan, ada nenek mencuri jagung untuk makan, dipenjara karena bertentangan dengan undang-undang," paparnya.

Dirinya pun sependapat perlunya UU yang mengatur BPIP agar lebih bermanfaat. Jika hanya melalui perpres, berpeluang dibubarkan saat pemerintahan berganti.

Pernyataan senada diutarakan Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Depok, Roy Pangharapan. Dicontohkannya dengan masyarakat yang tidak membayar iuran BPJS Kesehatan takkan dilayani dan ditolak rumah sakit.

"Undang-Undang BPJS sudah diuji dan Mahkamah Konstitusi justru memenangkan BPJS yang jelas-jelas melanggar sila kelima dari Pancasila. Ini terbukti kita butuh BPIP yang kuat, sehingga bisa meluruskan semua undang-undang yang bertentangan dengan Pancasila," urainya.

Sedangkan perwakilan Gerakan Depok Berubah (GDB), Yopi Sugiarto, menegaskan, Pancasila milik seluruh orang. Sehingga, semuanya harus bertanggung jawab.

Dia menambahkan, Presiden pertama RI, Sukarno, tak pernah keinginan menjadikan trisila ataupun ekasila. Alasannya, bukan urusan dirinya sendiri, tetapi seluruh bangsa.

"Jadi kalau ada trisila atau ekasila, saya lihat, itu hanya cara Bung Karno untuk mempermudah dalam menjelaskan ideologi Pancasila. Jadi, hanya metode penjelasan," tutupnya.

Berita Lainnya