ODP dan PDP harus jadi prioritas tes swab

Orang dalam pengawasan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) harus menjadi prioritas pelaksanaan tes swab. Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri, Komjen Agus Andrianto mengungkapkan, prioritas itu akan memberikan kejelasan rekam medis kepada keluarga. 

Menurut dia, kejelasan diperlukan untuk menghindari terjadinya penjemputan paksa jenazah oleh keluarga seperti yang belakangan ini terjadi. Misalnya, kata dia, jika ada yang sakit itu segera dilakukan swab, sehingga petugas medis memiliki dasar untuk menjelaskan kepada keluarga. "Bahwa, ini meninggal betul-betul karena Covid-19, bukan dari dugaan-dugaan sehingga menimbulkan masalah di lapangan," ucap Agus, usai acara pendistribusian bansos, Kamis (11/6).

Jika sudah ada kejelasan, menurut dia, pihak keluarga yang membawa paksa jenazah dapat diproses hukum. Jenazah, yang positif Covid-19 pun wajib dimakamkan sesuai protokol. "Kalau masyarakat yang betul-betul Covid-19, kemudian dilakukan pemakaman Covid-19 tapi keberatan, ini juga akan dilakukan proses hukum pada pelaku," katanya.

Sebelumnya, kapolri melalui kabaharkam mengeluarkan Surat Telegram Rahasia Nomor ST/1618/VI/Ops.2/2020 tanggal 5 Juni 2020. Telegram itu, dikeluarkan menyikapi peristiwa pengambilan paksa jenazah dan jatuhnya jenazah dari peti saat hendak dikuburkan.

Surat telegram tersebut, ditujukan kepada para Kasatgas, Kasubsatgas, Kaopsda, dan Kaopsres Opspus Aman Nusa II 2020 untuk berkoordinasi, bekerja sama, dan mendorong pihak rumah sakit rujukan Covid-19, untuk segera melaksanakan tes swab terhadap pasien yang dirujuk. Terutama pasien yang sudah menunjukkan gejala Covid-19, memiliki riwayat penyakit kronis, atau dalam keadaan kritis.