sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Ombudsman: Ada potensi malaadminsitrasi PTM dan PPDB 2021

Ombudsman menekankan pengawasan pemenuhan daftar periksa kesiapan sekolah sebagaimana tertuang dalam SKB 4 Menteri tersebut.

Akbar Ridwan
Akbar Ridwan Selasa, 27 Apr 2021 15:52 WIB
 Ombudsman: Ada potensi malaadminsitrasi PTM dan PPDB 2021

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) berpendapat ada potensi malaadministrasi dalam penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2021. ORI pun meminta, masyarakat mengawasi dan melaporkan jika menemukan dugaan malaadministrasi tersebut.

Anggota ORI, Indraza Marzuki Rais, mengatakan, hal yang menjadi perhatian Ombudsman dalam rencana pertemuan tatap muka adalah implementasi Surat Keputusan dan Surat Edaran Bersama 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.

"Ombudsman menekankan pada pengawasan pemenuhan daftar periksa kesiapan sekolah sebagaimana tertuang dalam SKB 4 Menteri tersebut," ujarnya dalam konferensi pers dalam jaringan, Jakarta, Selasa (27/4).

Daftar periksa kesiapan, di antaranya identifikasi sarana sanitasi di sekolah seperti toilet bersih dan layak, sarana cuci tangan beserta sabun dengan air mengalir, hand sanitizer, dan adanya disinfektan. Lalu, identifikasi ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan serta identifikasi kesiapan satuan pendidik untuk penerapan protokol kesehatan.

ORI, imbuh Indraza, menyoroti kejelasan prosedur pembelajaran tatap muka, seperti pemenuhan sarana prasarana sekolah, jumlah jam belajar, metode shift, dan pelaksanaan belajar mengajar di dalam kelas. Selain itu, memperhatikan kebutuhan vaksinasi tenaga pendidik, pembentukan Satgas Covid-19 di sekolah, serta perlu ada upaya mitigasi apabila ada kasus Covid-19 di sekolah.

Sementara terkait pelaksanaan PPDB, kata Indraza, agar tidak terjadi malaadministrasi ORI menilai perlu ada kejelasan informasi tentang prosedur PPDB, daya tampung dan penetapan zonasi secara transparan, informasi kuota peserta penyandang disabilitas, serta pengelolaan pengaduan di setiap sekolah.

Dia menegaskan, sesuai tugas dan fungsi ORI dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008, pihaknya akan melakukan pengawasan guna memastikan pelayanan publik terkait PTM dan PPDB dilaksanakan dan diterima dengan baik oleh masyarakat.

"Pengawasan Ombudsman terhadap layanan dimaksud akan dilakukan terhitung sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan 31 Juli 2021 dan dapat diperpanjang bilamana dianggap perlu," ujarnya.

Sponsored

Adapun, bentuk pengawasan ORI dilaksanakan lewat pemantauan langsung di 34 kantor perwakilan dengan menggunakan metode random sampling. Pemantauan dilakukan pada beberapa sekolah di setiap satuan pendidikan pada tingkat SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA.

Selanjutnya, ORI meminta, masyarakat agar turut berpartisipasi aktif dalam mengawasi dan melaporkan kepada ORI apabila ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan PTM dan PPDB. 

"ORI membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat selaku pengguna layanan untuk menyampaikan aduan sesuai dengan mekanisme yang berlaku," ucap Indraza.

Berita Lainnya