sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Ombudsman: Dana kesehatan dan makan napi sangat minim

Napi yang sakit baru bisa dirujuk ke rumah sakit terdekat setelah kondisinya parah.

Akbar Ridwan
Akbar Ridwan Rabu, 23 Okt 2019 13:30 WIB
Ombudsman: Dana kesehatan dan makan napi sangat minim
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 116871
Dirawat 37530
Meninggal 5452
Sembuh 73889

Ombudsman Republik Indonesia menemukan fakta menarik saat mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. Ombudsman menemukan dana kesehatan bagi narapidana di sana hanya berkisar Rp10.000, sedangkan anggaran makan Rp18.000.

Anggota Ombudsman Adrianus Meliala mengungkapkan, dana yang minim tersebut menyebabkan pelayanan kesehatan bagi napi menjadi terbatas. Napi yang sakit baru bisa dirujuk ke rumah sakit terdekat setelah kondisinya parah.

"Ketika mereka mengirimkan napi ke luar untuk rawat inap, kondisinya sudah payah. Makanya begitu sudah ke luar, umumnya tidak balik lagi, dalam artian sudah meninggal," kata Adrianus di kantor Ombudsman, Kuningan, Jakarta, Rabu (23/10).

Walau begitu, dia mengakui tetap ada pembiayaan yang ditanggung Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) untuk dana kesehatan. Bahkan Ditjen Pas masih memiliki tanggungan sebesar Rp140 juta dari kebutuhan kesehatan napi kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cilacap. Dia menduga Ditjen Pas juga memiliki tanggungan di daerah lain. 

Selain itu, pendanaan yang dilakukan negara juga dinilai minim untuk anggaran makanan. Misalkan saja anggaran makan untuk napi di bawah binaan Ditjen Pas yang hanya sebesar Rp18.000 dan setelah dipotong pajak menjadi Rp17.000. Uang sebesar itu untuk tiga kali makan berat dan satu kali makanan ringan. 

Ombudsman juga menemukan anggaran makanan napi dari satu instansi ke instansi lainnya berbeda-beda.

"Anggaran napi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) beda dengan anggaran makan napi polisi. Anggaran napi polisi beda dengan anggaran makan (napi) kejaksaan, pengadilan, dan kemudian Dirjen Pas," kata dia.

Walau menemukan kondisi yang demikian, Adrianus enggan terburu-buru menyinggung hak asasi manusia (HAM). Menurutnya, apabila berbicara HAM, maka itu akan menyinggung usaha terbaik yang dilakukan.

Sponsored

"Makanya di sini belum bicara mengenai apakah ini melanggar HAM atau tidak. Tapi yang jelas kalau negara masih bisa meningkatkan anggaran, tolonglah ditingkatkan," pungkas dia.

Berita Lainnya