Operator Teknologi BPJS Kesehatan diperiksa Bareskrim

Bareskrim Mabes Polri hari ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap pihak operator teknologi BPJS Kesehatan. Pemanggilan tersebut guna mengklarifikasi terkait kebocoran 279 juta data penududuk Indonesia yang diduga dari data BPJS Kesehatan. 

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Rusdi Hartono mengatakan, pemeriksaan terhadap perwakilan BPJS Kesehatan dilakukan sejak pukul 10.30 WIB. Hingga berita ini ditulis, pemeriksaan masih berlangsung.

Rudi enggan menyebutkan nama dari perwakilan BPJS Kesehatan itu. "Polri perlu mengetahui bagaimana sistem informasi di BPJS Kesehatan, kemudian aplikasi-aplikasi apa saja yang ada di sana," kata Rusdi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (24/5).

Menurut Rusdi, setelah mendapatkan keterangan dari pihak BPJS Kesehatan, penyidik akan menentukan apakah kasus kebocoran data merupakan pembobolan. Penyidik pun berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

"Nanti dilihat. Ada kemungkinan-kemungkinan (peretasan) itu. Nanti penyidik mendapatkan informasi dulu. Informasi ini dari bahan-bahan yang didapat hari ini. Perekembangan disampaikan," ucapnya.

Sebelumnya, akun bernama Kotz membagikan 1 juta data pribadi secara gratis dalam file berukuran 240 MB sejak Rabu (12/5). Pelaku mengklaim memiliki data pribadi sebanyak 272.788.202 juta penduduk. Namun, data keanggotaan BPJS Kesehatan pada akhir 2020 hanya 222 juta.

Petinggi BPJS Kesehatan pun dipanggil oleh Kominfo untuk menjelaskan kebocoran data tersebut. Sejumlah pihak juga mendesak mengusutan kebocoran data penduduk itu.