ORI: Smart city-smart governance harus berjalan bersamaan

Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Hery Susanto, mengatakan, salah satu unsur penting dalam perkembangan kota cerdas (smart city) adalah pemerintahan cerdas (smart governance). Keduanya pun harus berjalan bersamaan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Keterkaitan keduanya terlihat dari keluhan warga dalam layanan publik. Dia mengatakan, sering mendengar keluhan pelayanan publik seperti kelistrikan dan telekomunikasi tidak bisa dimanfaatkan rakyat karena mengalami penundaan pembayaran dari pemerintah daerah (pemda).

"Misalnya, banyak penerangan jalan umum di kabupaten/kota yang tidak berfungsi. Setelah dicek, misalkan ketika ada pengaduan dari warga, rupanya pemda belum bayar ke PLN," katanya saat diskusi publik virtual, Kamis (8/7).

Hery mengatakan, penundaan pembayaran merupakan indikasi pemerintah pusat ataupun daerah belum bisa menjalankan fungsi penganggaran dengan baik. Jika ini tidak optimal, maka makin sukar mewujudkan smart city.

"Kita mimpi mau membangun digitalisasi, smart city, tapi untuk hal-hal seperti PJU (penerangan jalan umum) saja masih mengalami kendala budget (anggaran)," ucapnya.

Lebih lanjut, Hery menyampaikan, fungsi penganggaran serta pelaksanaan program dan pembangunan memang menjadi aspek penting guna mewujudkan smart city. Jika semua itu berjalan dengan baik, semestinya tidak ada kendala yang bakal dihadapi.

"Tentunya saya kira, pemerintah dari pusat sampai daerah hingga penyelenggara pelayanan publik harus berkoordinasi, bersinergi, dan dalam rangka support upaya-upaya pembangunan infrastruktur dalam rangka percepatan pelaksanaan smart city di Indonesia," ujarnya.