sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Otsus Papua harus dievaluasi bersama

Disinyalir dana otsus disalahgunakan oknum-oknum pejabat untuk kepentingan pribadi.

Angelin Putri Syah
Angelin Putri Syah Jumat, 18 Sep 2020 20:57 WIB
Otsus Papua harus dievaluasi bersama
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 381.910
Dirawat 63.733
Meninggal 13.077
Sembuh 305.100

Pemerhati Papua dan politik global, Imron Cotan, mensinyalir terjadi ketidaksesuaian kegiatan dalam pemanfaatan dana otonomi khusus (otsus) "Bumi Cenderawasih".

Hal senada disampaikan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jayawijaya, Pendeta Esmond Walilo, dalam kesempatan sama saat webinar "Dana Otsus untuk Membangun Papua," Jumat (18/9). Karenanya, menyesalkan sipak pemerintah yang tidak melakukan evaluasi.

"Pemerintah memberikan dana, tetapi tidak melakukan evaluasi dan memeriksa penyerapannya. Terima kasih kepada pemerintah ingin membantu masyarakat Papua, tetapi kita juga tidak tahu uang itu ke mana," ujarnya.

Pelaksanaan otsus Papua sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dengan tujuan meningkatkan sektor pendidikan, kesehatan, pembangunan, dan pengembangan ekonomi lokal. Telah berjalan selama 20 tahun sejak regulasi diteken.

Esmond menilai, penyalahgunaan otsus dilakukan oknum-oknum pejabat untuk kepentingan pribadi.

"Terus terang kami tidak tahu, bukan kami pengelola otsus itu. Mohon maaf juga, Bupati Papua 'jam terbangnya' tinggi. Mereka sering keluar, tetapi tidak tahu buat apa," paparnya.

Sekretaris FKUB Jayawijaya, Pendeta Alexsander Mauri, menambahkan, terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam penggunaan dana otsus.

"Dana untuk pendidikan masuk ke dalam anggaran. Mahasiswa Papua bisa kuliah di luar Papua hingga luar negeri. Namun, kenyataannya adalah sebagian dari mereka yang menempuh pendidikan di luar akhirnya pulang kembali ke Papua karena dananya tidak sampai,” ungkapnya.

Sponsored

Karenanya, pemerintah diminta melakukan evaluasi jika ingin memperpanjang otsus. Dengan demikian, mengetahui pasti dampaknya terhadap masyarakat di Papua.

"Perlu evaluasi yang menyeluruh, transparan, dan akuntabilitas. Ke depannya, perlu ada kebijakan anggaran dalam regulasi yang jelas," jelasnya.

Selain itu, saran Alexsander, pemerintah perlu memiliki program yang menyentuh hati warga.

Berita Lainnya