sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

OTT KPK di Jakarta terkait impor bawang putih

Uang diduga rencananya diberikan untuk seorang anggota DPR RI dari komisi yang bertugas di bidang perdagangan dan investasi.

Achmad Al Fiqri
Achmad Al Fiqri Kamis, 08 Agst 2019 10:03 WIB
OTT KPK di Jakarta terkait impor bawang putih
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 396.454
Dirawat 60.694
Meninggal 13.512
Sembuh 322.248

Operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta pada Rabu (8/8) malam diduga menyasar anggota DPR dari Komisi VI. Lewat orang kepercayaannya, uang suap diberikan untuk anggota DPR untuk pengurusan impor bawang putih ke Indonesia. 

"Uang diduga rencananya diberikan untuk seorang anggota DPR RI dari komisi yang bertugas di bidang perdagangan, perindustrian, investasi, dan lain-lain," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah di Jakarta, Kamis (8/8).

Dalam OTT kali ini, kata Febri, lembaga antirasuah itu mengamankan 11 orang. Mereka berasal dari berbagai kalangan antara lain unsur swasta, pengusaha importir, sopir, dan orang kepercayaan anggota DPR tersebut. Namun demikian, Febri tidak merinci nama-nama yang ditangkap KPK.

Sementara itu, Ketua KPK, Agus Rahardjo, mengatakan sebelum melakukan operasi tangkap tangan, pihaknya menerima informasi akan terjadi transaksi suap terkait rencana impor bawang putih ke Indonesia.

"Setelah kami cek di lapangan, diketahui ada dugaan transaksi menggunakan sarana perbankan. Tim KPK mengamankan bukti transfer sekitar Rp2 miliar," ucap Agus.

Selain itu, dari orang kepercayaan anggota DPR RI yang diamankan, ditemukan sejumlah mata uang asing berupa dolar AS. Uang tersebut saat ini masih dalam proses penghitungan dan penelusuran oleh petugas KPK. Sementara 11 orang yang ditangkap juga menjani proses pemeriksaan lebih lanjut di gedung KPK.

Pengembangan penanganan perkara ini, kata Agus, akan diinformasikan kembali oleh KPK melalui gelaran konferensi pers.

"KPK diberikan waktu paling lama 24 jam untuk menentukan status perkara ini, apakah ditingkatkan ke penyidikan dan siapa saja yang menjadi tersangka," ucap Agus.

Sponsored
Berita Lainnya