P2G sebut asesmen nasional ala Nadiem perburuk pendidikan

Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) mengkritik penerapan asesmen nasional (AN) sebagai standar kelulusan, yang menggantikan ujian nasional (UN), lantaran menyuburkan praktik "jualan lulus AN" oleh berbagai bimbingan belajar (bimbel) sekalipun pemerintah pernah menyebut hasilnya tidak memiliki konsekuensi bagi institusi pendidikan.

Koordinator P2G, Satriwan Salim, lalu mencontohkannya dengan webinar pendidikan "Jurus Jitu Lulus Asesmen Nasional" yang difasilitasi Kampus Guru Cikal pada Selasa (3/11) malam. Acara tersebut ditujukan kepada para tenaga pendidik.

"Jika dilihat lebih teliti, lembaga penyelenggaranya adalah lembaga (sekolah) yang selama ini diduga kuat oleh publik sebagai grup think tank-nya Kemdikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). Publik, khususnya para pegiat pendidikan, mafhum Kemdikbud diduga kuat punya relasi resmi kelembagaan dengan lembaga, seperti PSPK (Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan) dan grupnya," ujar dalam keterangan tertulis, Selasa (3/11).

PSPK dan Kampus Guru Cikal merupakan institusi independen dan lembaga pendidikan yang diinisiasi Najelaa Shihab.

Satriwan menduga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, bakal membiarkan praktik bisnis seperti itu lestari. Padahal, akan laris jika masyarakat kurang paham.

"Bisnis model ini tentu memanfaatkan persepsi publik, guru, siswa, orang tua yang belum paham seutuhnya tentang asesmen nasional (AN) yang sejatinya berbeda dari ujian nasional (UN)," jelasnya.

Dia berpendapat, "jualan lulus AN" berbahaya karena membisniskan kebijakan yang memperburuk pendidikan di Indonesia mengingat siswa menjadi objek ujian dan orientasi pendidikan hanya pada pengetahuan an sich. Juga dikhawatirkan penerapan AN menjadi beban siswa, guru, dan orang tua.

"Jualan lulus AN semakin meminggirkan uji karakter karena ada penawaran cara pintas. Penguatan nilai-nilai karakter bukan prioritas sekolah, tetapi lebih pada nilai AN harus tinggi. Prestise sekolah, hingga kepala daerah akan membebani siswa secara psikologis dan ekonomis, karena program bimbel lulus AN pasti berbayar mahal," tuturnya.

"Praktik bisnis 'jualan lulus AN' di atas juga berpotensi memanipulasi publik, kenapa? Karena kebijakan Kemdikbud yang sesungguhnya–merujuk pernyataan Nadiem–justru tidak menjadikan AN sebagai penentu kelulusan siswa. Ini diduga kuat bentuk kebohongan publik," sambungnya.

Satriwan lantas menuntut Kemdikbud memberantas model bisnis tersebut. "Semoga Mas Nadiem membenahi praktik-praktik bisnis pendidikan yang manipulatif tersebut," tandasnya.