P2G ungkap 'segudang' masalah seleksi guru PPPK

Seleksi guru PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) tahap pertama dimulai pada Senin (13/9). Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menemukan ‘segudang’ masalah dalam proses pelaksanaan tes seleksi guru PPPK.

Pertama, para guru cemas disebabkan informasi dari Panselnas yang diakses via online kurang optimal. Diperparah dengan banyak masalah yang terjadi di lapangan.

Misalnya, jelas P2G, jadwal yang mundur terus berganti, tempat lokasi tes tidak muncul, hingga kepastian soal afirmasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).

“Untuk jadwal tes yang terus mundur saja sudah membuat guru honorer cemas, jadi kepikiran, jelas menguras pikiran dan energi, mengingat mereka tetap dituntut wajib melaksanakan tugas mengajar di kelas,” ujar Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim dalam keterangan tertulis, Rabu (15/9).

Berikutnya, terkait masalah informasi jadwal tes PPPK melalui link/tautan yang keliru beredar masif di grup-grup guru honorer yang diumumkan sebelumnya. Tautan resmi sscasn.go.id dan website resmi http://gurupppk.kemdikbud.go.id/pelamar_p3k/ sempat bermasalahan.

“Semua masalah ini terjadi sampai H-1 sebelum mulainya pelaksanaan tes, Senin. Bayangkan, gimana mereka enggak stress,” ucapnya.

Merujuk laporan dari jejaring guru di Kabupaten Bogor, Karawang, Sidoarjo, Blitar, Aceh Timur, Bima (NTB), dan Ende (NTT), P2G menilai Panselnas sangat tidak siap. Semestinya informasi itu sudah firm jauh-jauh hari tidak diubah-ubah dan link websitenya siap.

Di sisi lain, juga ada persoalan guru honorer yang sudah berhenti mengajar selama 3 tahun. Namun, namanya muncul sebagai calon peserta seleksi PPPK. “Ini kan aneh, berpotensi menyingkirkan guru honorer yang mengajar,” tutur Satriwan.

Berdasarkan laporan P2G DKI Jakarta, prioritas pertamanya ternyata bukanlah mata pelajaran (mapel), tetapi sekolah. Ironisnya, data kebutuhan juga tidak berbasis kondisi lapangan.

Imbasnya, berpotensi merusak ekosistem sekolah dan guru. “Ada fakta misalnya, guru sejarah PNS cuma satu dan tahun depan pensiun. Formasi yang dibuka adalah mapel geografi, yang mana jumlah kebutuhan yang sebenarnya hanya 1 tapi tertulis 2,” ujar Satriwan.

Selain itu, mayoritas peserta menganggap tes guru PPPK kompetensi teknis sulit. Bahkan, dinilai jauh dari apa yang mereka pelajari dalam Bimtek/bimbingan belajar Latihan soal yang diberikan Kemendikbud Ristek.

P2G memprediksi, mayoritas guru tidak akan lolos tes disebabkan tingginya passing grade guru PPPK. Passing grade PPPK untuk kompetensi teknis mengharuskan peserta memenuhi skor minimal sampai 65%.

“Ambang batasnya justru lebih tinggi (dari Seleksi Kompetensi Bidang CPNS 2019), apalagi ini yang ikut tes kebanyakan, maaf, guru-guru tua, beda dengan CPNS yang berusia di bawah 35 tahun,” ucapnya.