Pada Mahfud MD keluarga korban pelanggaran HAM menaruh harap

Keluraga korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat berharap kepada Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, bisa mengungkap sejumlah kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada masa lalu. Hal tersebut disampaikan keluarga korban pelanggaran HAM setelah Presiden Jokowi memilih Mahfud MD menggantikan Wiranto.

Paian Siahaan, ayah dari Ucok Munandar Siahaan, salah satu dari 13 aktivis 1998 yang masih dinyatakan hilang, meyakini dengan dilantiknya Mahfud MD sebagai Menko Polhukam membuatnya masih menyisakan sedikit harapan untuk mengungkap dan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

“Menko Polhukam dapat mengakselerasi semua apa yang kami utarakan. Terus kemudian bisa dilaksanakan untuk melakukan penyelesaian pelanggaran HAM berat, khususnya mengetahui status dari penculikan 13 orang yang hilang tersebut,” kata Paian dalam jumpa pers di Jakarta pada Kamis (24/10).

Dalam kasus pelnaggaran HAM berat masa lalu, Paian mengaku tak berharap banyak kepada negara bisa menyeret pelaku pelanggar HAM ke meja hijau. Walau begitu, setidaknya negara bersedia melakukan pencarian terhadap 13 korban yang sampai hari ini masih hilang. 

“Jadi mudah-mudahan permohonan kami atau isi hati kami ini ada yang mendengarnya dari pihak istana sehingga dapat terlaksana. Paling tidak untuk melakukan pencarian terhadap 13 orang itu,” ujar Paian.

Selain Paian, keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu di kasus tragedi pembantaian 1965, Bejo Untung, juga menaruh harapan pada Menko Polhukam yang baru dilantik itu. Terlebih, menurutnya, Mahfud MD dalam pernyataannya pernah menyampaikan akan mengungkap kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Kendati begitu, dia mengkhawatirkan upaya Mahfud MD membongkar kasus pelanggaran HAM masa lalu akan sia-sia. Pasalnya, masih ada kalangan menteri yang berusaha untuk menjegalnya. “Karena itu saya mendukung langkah-langkah Menko Polhukam untuk segera mengorkestrasi supaya tidak terjadi impunitas," ucap Bejo.

Di sisi lain, menanggapi Prabowo Subianto yang baru dilantik sebagai Menteri Pertahanan, Bejo mengatakan, Presiden Joko Widodo sebaiknya meninjau kembali keputusannya tersebut. Pasalnya, dia menilai, kehadiran Prabowo di pemerintahan bisa melanggengkan impunitas.