Pak Jokowi, saatnya Anda memimpin langsung penanganan Covid-19

Hampir tujuh bulan pandemi Covid-19 berlangsung. Berbagai langkah, baik dalam wujud kebijakan baru atau membongkar kebijakan lama, berulangkali dilakukan. Namun, upaya menekan penyebaran hewan renik yang tidak kasat mata itu belum membuahkan hasil menggembirakan.

Karena itu, Presiden Joko Widodo diminta mengambil alih komando agar penanganan Covid-19 yang sudah ditetapkan sebagai bencana non-alam berjalan lebih efektif dan terarah. Presiden tidak bisa lagi menyerahkan kendali penanganan Covid-19 kepada para pembantunya atau komite.

"Sudah waktunya Pak Jokowi yang memimpin langsung penanganan pandemi Covid-19. Semua elemen bangsa akan membantu," desak ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, lewat akun twitternya, Selasa (22/9). Ini kali kesekian "juru wabah" itu mendesak seperti itu.

Sudah waktunya pak @jokowi yg memimpin langsung penanganan pandemi Covid-19. Semua elemen bangsa akan membantu. https://t.co/YRDO5JKHVZ

BACA JUGA

• Seberapa besar risiko lonjakan kasus Covid-19?
• Perpres pengakhiran penanganan pandemi Covid-19 terbit, KPCPEN dibubarkan
• Ini protokol saat endemi buat masyarakat menurut IDI

— Juru Wabah (@drpriono1) September 22, 2020

Pandemi Covid-19 di Indonesia, jelas Pandu, merupakan ujian bagi semua pemimpin yang mendapat amanah dari rakyat. Ini terkait kepemimpinan Presiden Jokowi dalam mengatasi pandemi yang belum terkendali. Jawaban yang paling pas, kata dia, Presiden Jokowi yang langsung memimpin penanganan pandemi. Bukan didelegasikan ke menteri atau tim atau komite.

Bongkar pasang tim Covid-19

Kritik Pandu mengarah kepada aneka tim berikut bongkar pasang yang dibentuk Presiden Jokowi untuk menjinakkan wabah. Setelah mengganti Gugus Percepatan Penanganan Covid-19 menjadi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, minggu kedua September lalu, Presiden menugaskan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Doni Monardo untuk menangani krisis Covid-19 di sembilan provinsi. 

Menurut juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, Presiden ingin wabah di sembilan provinsi itu lebih terkendali. Mencakup Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua, dan Bali.

Sembilan provinsi ini, kata Wiku, menyumbang 75% dari total kasus Covid-19 atau 68% dari kasus aktif. Targetnya, dalam dua minggu, pergerakan wabah bisa diturunkan. Wiku menegaskan, harus ada komando, misalnya, terkait pendisiplinan masyarakat agar taat protokol kesehatan, juga memacu testing, dan meningkatkan kesembuhan dengan pendeteksian lebih dini. 

Meski ada penugasan khusus kepada Luhut dan Doni, jelas Wiku, penanganan wabah di sembilan provinsi tetap dalam pemantauan satuan tugas. Sebab, posisi Luhut sebagai Wakil Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Sedangkan Doni berstatus sebagai Kepala Satuan Tugas Penanganan Covid-19. "Untuk tim, tak ada bedanya," kata Wiku.

Inefektivitas komite

Menurut Pandu Riono, pendelegasian dalam bentuk satuan tugas atau komite tidak akan efektif. Dengan memimpin penanganan pandemi secara langsung, kata Pandu, Presiden Jokowi bisa langsung berkomunikasi dengan gubernur di masing-masing provinsi. Bukan membentuk tim lagi.

Dengan memimpin penanganan langsung, lanjut Pandu, Presiden juga bisa melakukan monitoring dan evaluasi secara teratur. Monitoring dan evaluasi ini untuk melihat apakah tujuan tercapai atau tidak. Bagi Pandu, ini cara paling sangkil menangani pandemi. "Tak perlu membentuk komite."

Analisis Pandu Riono ihwal efektivitas komite ada benarnya. Penunjukan Luhut dan Doni untuk mengomandani penanganan Covid-19 di sembilan provinsi diumumkan Senin, 14 September lalu. Ada tiga target yang harus mereka capai dalam dua pekan. Yaitu penurunan jumlah kasus harian, peningkatan angka kesembulan, dan penurunan tingkat kematian. 

Bukannya menurun, sejak 14 September, jumlah kasus harian positif Covid-19 terus bertahan di atas 3.000 orang per hari. Bahkan, ada tiga hari yang menembus di atas 4.000 per hari. Ini terjadi pada 19 September sebesar 4.168 orang per hari. Rekor itu terpecahkan lagi pada 21 September: bertambah 4.176 orang per hari. Pada 22 September, ada penambahan 4.071 orang per hari.