Pakar telematika duga empat peretas situs KPU

Lebih dari sepekan situs infopemilu.kpu.go.id belum juga bisa dibuka. Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum bisa memastikan kapan situs tersebut kembali bisa dibuka. Pakar Telematika Abimanyu Wahjoehidajat menduga empat tujuan pelaku yang melakukan peretasan. 

Abimanyu mengaku tidak bisa memastikan bahwa server KPU benar diretas atau tidak. Hanya saja, jika penyerangan secara bertubi-tubi atau yang disebut dengan distributed denial of service (DDoS ) akan membuat server KPU menjadi down. 

Hal ini tentu sangat merugikan KPU karena publik dan tempat pemungutan suara (TPS) tidak bisa mengaksesnya. Ada empat pelaku yang diduga Abimanyu bertanggung jawab atas serangan website KPU.  

Penyerang pertama adalah penyerang terhadap data di KPU dan tujuannya mungkin ingin dilakukan perombakan ataupun kekacauan politik. Penyerang kedua adalah orang-orang yang mencoba situs KPU yang secara teknis saja. 

"Karena ini sebuah layanan publik yang dibuat secure, maka menjadi tantangan bagi mahasiswa ataupun siapapun untuk melakukan penyerangan, termasuk persaingan tim hacker underground yang selalu mencoba menerobos," jelasnya.

Penyerang ketiga adalah orang melakukan penyerangan ke berbagai arah termasuk salah satunya website KPU yang terkena dampaknya. Terakhir, penyerangan keempat bisa berasal dari orang dalam sendiri, misalnya orang yang kalah dalam tender sehingga yang masuk adalah pihak yang lain dan pihak yang kalah tender ini yang melakukan penyerangan. 

Namun Abimanyu menilai yang dimaksud berasal dari orang dalam bukanlah orang internal KPU tapi orang yang memiliki kepentingan terhdap eksistensi KPU saat ini. Abimanyu melihat apa yang terjadi terhadap situs KPU baru sebatas gedor pintu saja meski dapat disebut sebagai penyerangan atas KPU. 

"Padahal baru ngedongkrak gerbang, belum masuk layer kedua," katanya.  

Temui Kominfo

Sementara itu, KPU menemui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Direktorat Cyber Crime Mabes Polri dan beberapa pihak lain berkenaan dengan infrastruktur IT di Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Komisioner KPU Viryan Aziz mengaku baik Kemkominfo dan Mabes Polri memiliki kesepahaman yang sama tentang pentingnya menjaga sistem keamanan IT KPU agar didukung secara penuh. 

"Jadi dukungan dari Kemkominfo itu lebih memfasilitasi bagaimana penyelesaian permasalahan terkait dengan teknis infrastruktur IT. Mulai dari jaringan, kemudian problem aplikasi yang diretas," jelasnya. 

Kemudian, dari kriminal siber akan membantu dari segi kebijakan hukum. Viryan mengatakan, penyerangan terhadap sistem KPU merupakan kejahatan yang bisa menganggu hasil Pilkada yang sudah kondusif dan telah selesai. 

Terkait penyerangan terhadap website KPU, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. KPU menilai kejahatan tersebut bukanlah kejahatan yang dilakukan dengan iseng-iseng. 

Sebab apabila tujuannya berhasil yakni memanipulasi hasil bisa menciptakan iklim yang tidak kondusif di daerah-daerah yang melaksanakkan pilkada ingin mengetahui perolehan suara melalui sistem informasi perhitungan suara (Situng). KPU pun akan fokus terhadap aktifitas bagaimana sistem IT KPU bisa kembali baik dan memenuhi kebutuhan publik dan aktifitas pemilu yang sedang berlangsung.