PAN minta pemerintah perjelas PPKM darurat

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR, Saleh Partaonan Daulay, meminta pemerintah memperjelas definisi pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Kebijakan baru ini harus benar-benar dipastikan dapat menurunkan penyebaran virus covid-19 di Indonesia.

"Apa itu PPKM darurat? Perlu definisi yang jelas sebab kalau sama dengan PPKM sebelumnya, ya, hasilnya pun akan sama juga. PPKM sebelumnya, kan, telah dinilai tidak berhasil," ujarnya dalam keterangannya, Kamis (1/7).

"Karena tidak berhasil, itu lalu dibuat lagi kebijakan baru. Kalau baru, ya, harus ada aspek yang benar-benar membedakannya dengan kebijakan sebelumnya," sambung dia.

Saleh mengaku, tidak tahu mengapa pemerintah tidak mau mencoba mengambil opsi karantina wilayah (lockdown). Jika tidak bisa karantina wilayah total, setidaknya dilaksanakan setiap akhir pekan dan dikombinasikan dengan PPKM darurat.

"Artinya, pada hari-hari kerja diterapkan PPKM darurat, sementara lockdown akhir pekan diterapkan di akhir minggu. Kelihatannya, kombinasi ini akan menjadi kebijakan yang bisa cepat menurunkan penyebaran virus Covid-19," katanya.

"Tantangannya, kan, semakin sulit. Orang yang terpapar semakin banyak. Rumah sakit semakin penuh, tenaga-tenaga medis semakin kewalahan. Semua itu perlu dihadapi dengan kebijakan yang benar-benar komprehensif," sambung Saleh.

Dirinya mengingatkan, banyak kalangan menilai kebijakan yang diambil pemerintah cenderung hanya berganti nama dan istilah. Sementara pada tataran praktis, langkah tersebut tidak mampu menjawab persoalan yang ada.

Selain itu, Saleh mendorong pemerintah mempersiapkan seluruh kebutuhan dalam menghadapi berbagai persoalan Covid-19 untuk beberapa waktu ke depan. Kebutuhan itu antara lain ketersedian ruang perawatan bagi pasien, tenaga medis, pengetesan (testing) dan pelacakan (tracing), serta obat-obatan yang mampu menyembuhkan pasien juga mempercepat program vaksinasi.

"Dan jangan lupa, protokol kesehatan (prokes) harus diimplementasikan lebih ketat dan tegas. Prokes ini adalah salah satu kunci dalam menghadapi Covid. Soal ini, semua ahli sepakat. Karena itu, prokes harus menjadi garda utama," pungkasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa saat lalu menyatakan, pemerintah akan menerapkan PPKM darurat di Pulau Jawa-Bali selama dua pekan per 3 Juli. Langkah ini guna penanganan Covid-19.

Dalam kesempatan itu, dirinya tidak memerinci ketentuan-ketentuan PPKM darurat. Penjelasan detail, terangnya, akan disampaikan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang dijadwalkan diumumkan pada siang nanti, sekitar pukul 13.30 WIB.