Muhammadiyah minta Pancasila jadi pijakan dalam membuat kebijakan

Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah mengingatkan pemerintah untuk senantiasa memajukan ekonomi dan kesejahteraan rakyat dengan berpijak pada Pancasila, UUD 1945, norma kebudayaan, dan nilai-nilai ajaran agama.

Pernyataan itu sekaligus merespons terbitnya Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, yang sempat memuat ketentuan izin industri minuman keras (miras) berakohol.

"Selain meningkatkan kesejahteraan material, pemerintah juga berkewajiban membina mental, spiritual dan akhlak bangsa yang sejalan dengan spirit Indonesia raya serta memelihara budaya bangsa yang berkeadaban sesuai nilai Bhineka Tunggal Ika," ujar Sekretaris PP Muhammadiyah Agung Danarto, saat konfrensi pers yang dilakukan secara virtual, Selasa (2/3).

Agung menyarankan, pemerintah dapat memprioritaskan kesejahteraan ekonomi yang berbasis kekayaan sumber daya alam dan hajat hidup masyarakat seperti pertanian, kelautan, dan usaha kecil menengah dalam mengeluarkan kebijakan.

Lebih lanjut, Agung menyoroti Lampiran III Perpres Nomor 10 Tahun 2021 terkait izin industri miras di empat provinsi yakni, Bali, NTT, Sulawesi Utara, dan Papua. Lampiran Perpres ini sendiri sudah dicabut presiden. Menurutnya, pembukaan daerah tersebut sebagai industri miras akan menimbulkan masalah politik dan disintegrasi bangsa.

"Indonesia adalah negara kesatuan yang meniscayakan satu kesatuan hukum dan perundang-undangan. Kekhususan pada 4 provinsi tersebut, pada tingkat tertentu menimbulkan citra negatif masyarakat setempat yang memegang teguh dan amalkan ajaran agama khususnya masyarakat yang beragama Islam," ujarnya.