Panglima TNI: Ada indikasi penyerangan kantor KPU dan Bawaslu

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memperkirakan bakal timbul aksi anarkistis dengan menyerang kantor-kantor penyelenggara pemilu. Aksi bakal terjadi apabila opini kecurangan pemilu terus digalang oleh pihak-pihak tak bertanggungjawab.

"Akibat keberatan tersebut, dapat terjadi aksi unjuk rasa atau bahkan penyerangan terhadap kantor-kantor penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu, yang sudah kami prediksi," kata Hadi saat rapat kerja dengan DPD Komite I di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (7/5). 

Menurut Hadi, pihaknya menemukan indikasi provokasi dan pembentukan opini oleh pihak-pihak tertentu yang tidak menerima hasil penghitungan suara Pemilu 2019. Provokasi dan pembentukan opini gencar dilakukan melalui media sosial. 

"Terdapat indikasi tidak menerima penghitungan suara KPU. Provokasi, citra, opini melalui media sosial masih gencar, termasuk tuduhan kecurangan dalam pemungutan suara, penghitungan, dan pencatatan," kata Hadi.

Selain penyerangan kantor-kantor penyelenggara pemilu, Hadi memprediksi meningkatnya produksi hoaks di media sosial. Hadi juga mengkhawatirkan polarisasi identitas primordial suku dan agama yang terbentuk selama masa masa kampanye. 

"Polarisasi yang dibentuk selama masa kampanye menyebabkan identitas kesukuan, agama, dan kesenjangan sosial, dapat dimanfaatkan untuk menimbulkan anarkisme massa," ujar Hadi melanjutkan. 

TNI, kata dia, sudah mengambil langkah antisipatif seperti mengumpulkan data potensi konflik dan pengerahan massa. Selain itu, pihaknya juga melakukan pembinanaan teritorial agar masyarakat dewasa dalam berpolitik, yaitu dengan memerankan Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI.

"Babinsa menyampaikan bahwa perbedaan politik merupakan hal yang normal, sehingga tidak perlu memusuhi. Apabila tidak percaya pada penyelenggara Pemilu, maka kehidupan demokrasi Indonesia mundur," katanya.

Hadi pun meyakinkan TNI bersama Polri telah melakukan koordinasi yang matang agar stabilitas keamanan tidak terganggu. Kedua institusi akan berpatroli bersama di wilayah-wilayah yang dianggap memiliki tingkat kerawanan tinggi. Aparat akan melakukan deteksi dini, temu cepat, dan lapor cepat, untuk menyikapi perkembangan situasi. (Ant)