Panglima TNI sebut Pilkada 2020 rawan konflik

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memprediksi potensi konflik horizontal dan politik uang dalam tahapan Pilkada 2020.

Papua disebut Hadi, sebagai salah satu daerah yang diantisipasi. Hal tersebut menjadi materi Hadi dalam rapat dengan Komisi I DPR di Senayan, Rabu (6/11).

"Daerah yang diperkirakan berpotensi konflik karena isu SARA, konflik horizontal dan politik uang adalah wilayah Papua," kata Hadi dalam rapat.

Selain itu, potensi kerawanan dalam pilkada terdapat pada aspek penyelenggaraan, aspek kontestasi dan aspek partisipasi.

Tahapan pilkada serentak mulai 1 Oktober 2019 hingga 23 September 2020. Seperti pilkada sebelumnya, TNI akan dilibatkan dalam pengamanan. 

"Guna mengamankan pelaksanaan pilkada serentak tersebut TNI menyiagakan personel dan alutsista untuk perbantuan kepada Polri sesuai dengan undang-undang dan aturan berlaku," kata mantan kepala dinas penerangan TNI AU ini.

Pada pemilu lalu, TNI mengerahkan kekuatan sebesar 2/3 dari kekuatan yang dikerahkan Polri.

Sementara Komisi Pemilihan Umum menyebutkan anggaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak pada 2020 di 265 daerah sebesar Rp9,8 triliun.

"Sebanyak 265 daerah dengan usulan yang diajukan penyelenggara pemilu, yakni KPU sebesar Rp11,7 triliun, namun yang disetujui dan sudah ditandatangani dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Rp9,8 triliun," kata Ketua KPU Arief Budiman, di Jakarta.

Masih ada lima daerah yang belum menandatangani NPHD, yakni Kabupaten Simalungun, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar, dan Pangkajene Kepulauan dari total 270 daerah penyelenggara pilkada serentak 2020.

Total anggaran penyelenggaraan pilkada pada 2020 yang diusulkan untuk lima daerah yang belum menyelesaikan NPHD itu mencapai Rp198,2 miliar atau setara 1,66% dari total anggaran yang dibutuhkan untuk pilkada serentak," katanya.

Sementara itu, Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan anggaran penyelenggaraan pilkada serentak Rp9,8 triliun, dari yang diusulkan Rp11,7 triliun itu sebagian besar merasionalisasi anggaran sosialisasi.

Oleh karena itu, KPU meminta pemerintah dan pemerintah daerah memberikan dukungan terkait sosialisasi pilkada serentak 2020, dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat.

"Kita tahu partisipasi pemilu serentak mencapai 82%. Untuk itu, kami mengharapkan partisipasi politik pada pilkada serentak 2020 juga relatif pada derajat yang sama," katanya.

Selain itu, ia juga meminta pemerintah memberikan dukungan anggaran secara optimal, terutama menyangkut pembahasan NPHD di lima daerah yang belum juga rampung.

"Kemudian, dukungan personel. Kami minta agar daerah yang sedang melakukan tahapan pilkada, pegawai pemda tidak ditarik menjadi pegawai daerah karena kita juga punya kebutuhan personel untuk menyelenggarakan tahapan pilkada," kata Wahyu.

Pada 2020, ada 270 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada secara serentak di Indonesia, terdiri atas sembilan provinsi dan 261 kabupaten/kota. (Ant)