sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Pansus Papua DPD: Dari dialog yang buntu hingga tudingan jubah elite

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) membentuk Pansus Papua guna menyelesaikan aneka persoalan di Papua. Kelompok di Papua menolak berdialog.

Fadli Mubarok
Fadli Mubarok Jumat, 29 Nov 2019 13:51 WIB
Pansus Papua DPD: Dari dialog yang buntu hingga tudingan jubah elite
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 68079
Dirawat 33135
Meninggal 3359
Sembuh 31585

Tarik militer dan bebaskan aktivis

Warpo mengklaim, hingga sekarang masyarakat Papua masih dihantui ketakutan. Setiap hari mereka masih melihat segerombolan militer memegang senjata. Karena itu, jelas Wapro, ada baiknya Pansus Papua DPD meminta pemerintah agar menarik seluruh militer, baik yang organik maupun nonorganik.

“Sampai detik ini pengedropan militer masih banyak. Misalkan di Wamena masih ada helikopter di udara. Di Timika ada pengedropan TNI, terus di Jayapura ada pengetatan pengamanan kedatangan Kapolri dan Panglima TNI. Militer bertambah dengan alasan pengamanan dan pengamanan terus,” katanya.

Pihaknya juga baru akan mempertimbangkan berdialog jika Pansus Papua DPD berhasil membebaskan aktivis dan mahasiswa Papua yang masih ditangkap aparat kepolisian dengan sangkaan sebagai separatis. Bagi Warpo, mereka yang ditangkap mempunyai peran penting di mata masyarakat Papua dan patut diikutsertakan jika memang ingin mengadakan dialog.

Para tapol ini mengetahui betul apa yang tengah terjadi di Bumi Cendrawasih. Beda halnya dengan pihak-pihak yang tidak merasakan langsung kegetiran di akar rumput. 

“Mau dialog dengan orang yang tidak paham persoalan, bakalan sama saja jadinya. Ini bisa jadi hanya penggiringan. Nanti mereka yang berdialog mengatasnamakan perwakilan masyarakat Papua dan sudah merasa sah,” papar dia.

Warpo menjelaskan, praktik penyisiran aktivis oleh aparat kepolisian terus terjadi. Ini melahirkan ketakutan bagi aktivis saat menyuarakan aspirasi mereka. Apalagi para aktivis acapkali dilumpuhkan dengan cara ditembak dan ditangkap dengan status Daftar Pencarian Orang (DPO). “Kalau memang DPO, buka saja ke publik siapa namanya. Jadi kita bisa tahu. Jangan menyisir diam-diam,” sambung Warpo.

Lebih jauh, urainya, pelaksanaan dialog harus bersifat terbuka. Mimbar harus disiapkan oleh masyarakat sendiri, dan tempat ditentukan oleh mereka.

Sponsored

Sementara itu, Direktur Eksekutif UNLMWP Markus Haluk menegaskan tidak ingin menjalin dialog dengan pemerintah, jika tidak ada pihak ketiga yang netral. Dialog, kata dia, harus melalui mediasi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB atau negara pihak ketiga yang disepakati.

“Komisaris Tinggi PBB untuk HAM diizinkan terlebih dahulu mengunjungi Papua Barat sesuai dengan seruan yang dibuat 18 negara Pasifik di Forum Kepulauan Pasifik ke-50 pada Agustus 2019,” kata Markus berdasarkan surat terbukanya kepada Pansus Papua DPD.

Mereka juga meminta semua tapol Papua Barat dibebaskan. Tak terkecuali Buchtar Tabuni, Bazoka Logo, Steven Itlay, Surya Anta, Agus Kossay, serta mahasiswa dan siswa yang telah ditangkap selama konflik melawan rasialisme. Selain itu, Markus juga meminta agar pemerintah mencabut semua pembatasan akses media internasional LSM, pekerja kemanusiaan, akademisi, anggota parlemen, pimpinan agama untuk mengunjungi Papua Barat.

Berita Lainnya