Pansus Papua DPD: Dari dialog yang buntu hingga tudingan jubah elite

Tunggu impelementasi rekomendasi pansus

Bagi Sekretaris Umum II Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Albert Mungguar, Papua bak bara api yang tak kunjung padam. Artinya, jika ingin menyelesaikan persoalan yang terjadi, harus dipindai terlebih dahulu ‘titik api’ atau akar masalah yang ada.

AMP mengapresiasi niat baik Pansus Papua DPD. Namun demikian, pihaknya tidak setuju jika dialog langsung digelar tanpa menyelesaikan masalah yang ada terlebih dahulu.

“Dialog ini mau bicara apa? Selesaikan dulu masalah sosial, ekonomi, dan sejarah di Papua. Militer dipulangkan dulu baru bicara dialog. Itu baru cara demokratis,” terang Albert saat dihubungi.

Albert meminta Pansus Papua DPD membuktikan implementasinya terlebih dahulu segala rekomendasi yang mereka dorong. Salah satunya membebaskan mahasiswa Papua yang ditangkap aparat kepolisian di berbagai wilayah.

Sebagai contoh, kata dia, di Jayapura ada 29 mahasiwa yang menjadi tapol. Mereka ditangkap ketika menjalankan aksi pada 23 September 2019. “Terus pada 29 September hampir 25 orang di Jayapura. Di luar Papua ada tujuh orang di Kalimantan Timur (Kaltim) dan enam orang di Jakarta,” ungkap dia.

Pansus Papua DPD juga harus mendorong pemerintah agar tidak lagi melakukan kriminalisasi terhadap para pejuang rakyat Papua. Padahal, kata dia, mereka semua hanya menyuarakan pendapat di depan umum dan dilindungi oleh Undang-Undang (UU).

Jika langkah ini tidak diambil, Albert pesimistis dialog akan menghasilkan keputusan yang tidak netral. Bagaikan ‘lagu lama’ dari pemerintah Indonesia dalam upaya menyelesaikan masalah di Papua.

“Itu lagu lama. Tadi saya sudah bilang, persoalan tidak diselesaikan, aktor sudah dipegang. Nanti ujung-ujungnya dialog dari elite-elite saja. Elite-elite gereja atau elite-elite adat. Begitu terus,” tegas Albert.