sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Pansus Papua DPD: Dari dialog yang buntu hingga tudingan jubah elite

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) membentuk Pansus Papua guna menyelesaikan aneka persoalan di Papua. Kelompok di Papua menolak berdialog.

Fadli Mubarok
Fadli Mubarok Jumat, 29 Nov 2019 13:51 WIB
Pansus Papua DPD: Dari dialog yang buntu hingga tudingan jubah elite

Harapan duduk bersama

Kendati KNPB dan UNLMWP menolak ajakan dialog, Pansus Papua DPD mengapresiasi dua kelompok tersebut. Hal itu lantaran KNPB dan UNLMWP menolak tidak dengan tangan hampa.

Menurut Ketua Pansus Papua DPD Filep Wamafma, di balik penolakan dua kelompok tersebut, mereka telah memberikan catatan lewat surat terbuka kepada Pansus Papua DPD. Setidaknya ada enam poin syarat jika Pansus Papua DPD ingin mengajak KNPB dan UNLMWP ikut duduk bersama

"Saya pikir itu merupakan bagian daripada aspirasi yang hendak kita jadikan sumber atau refrensi dalam mengelola kerja Pansus Papua DPD,” kata Filep saat dihubungi.

Filep masih berharap dua kelompok ini mau duduk bersama membicarakan segala persoalan dari sudut pandang mereka. Pansus Papua DPD sangat serius mendengarkan segala aspirasi dari semua elemen kelompok masyarakat Papua.

Guna mewujudkan target selama enam bulan masa kerja Pansus Papua DPD, ia meminta semua masyarakat Papua dapat mendukung dan ikut berkontribusi. Jika masyarakat dan pemerintah masih mengedepankan ego, ia khawatir yang mereka usahakan menjadi sia-sia.

”Sesungguhnya kami tidak memiliki kepentingan. Kami hanya ingin lebih dekat. Kami hanya ingin menjadi jembatan. Selama ini kami hanya membaca lewat media atau berita, tetapi Pansus Papua DPD sekarang memiliki iktikad mendengarkan aspirasi langsung masyarakat Papua sebenarnya,” terang Filep.

Pemerintah pusat juga wajib mendengarkan aspirasi yang disampaikan KNPB dan UNLMWP. Jangan skeptis dengan dua kelompok yang dianggap berseberangan dengan NKRI, apalagi mereka juga bagian daripada masyarakat Papua.

Bagi Filep, apa yang telah disampaikan oleh KNPB dan UNLMWP merupakan langkah awal dalam menyelesaikan persoalan di Papua. Apa yang disampaikan dua kelompok tersebut bisa menjadi pemantik dalam melahirkan politik jalan tengah, antara pemikiran pemerintah pusat dan Papua itu sendiri.

”Artinya kalau Pansus Papua DPD tidak bisa bertemu dengan dua kelompok ini, berarti yang diberikan kepada kami itu merupakan referensi yang resmi. Walaupun datang dari luar. Kami tetap membawa ini ke rapat paripurna,” tegas dia.

Pansus Papua DPD berjanji akan optimal dalam memainkan perannya sebagai senator. Segala pendekatan, baik itu RDP maupun legal standing secara politik akan mereka dorong agar pemerintah bisa memenuhi kemauan masyarakat Papua yang positif.

Berita Lainnya