sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Pansus Papua DPD: Dari dialog yang buntu hingga tudingan jubah elite

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) membentuk Pansus Papua guna menyelesaikan aneka persoalan di Papua. Kelompok di Papua menolak berdialog.

Fadli Mubarok
Fadli Mubarok Jumat, 29 Nov 2019 13:51 WIB
Pansus Papua DPD: Dari dialog yang buntu hingga tudingan jubah elite

Pendekatan kemanusiaan

Ihwal pembebasan tapol aktivis dan mahasiswa, Filep mengaku akan mempertimbangkan masukan itu secara serius. Pansus akan berupaya melalui beberapa hak yang mereka miliki, baik hak berpendapat, hak berpikir, dan lobi-lobi politik.

“Tentu pemerintah memiliki mekanisme sendiri. Artinya negara hukum seperti Indonesia memiliki mekanisme hukum yang patut dihargai. Tetapi kami juga berharap pendekatan hukum atau militer jangan dijadikan sebagai langkah utama dalam menyelesaikan persoalan Papua,” kata dia.

Filep menyarankan pemerintah pusat perlu lebih mengedepankan pendekatan kemanusiaan dan pendekatan sosial. Semua masyarakat Papua berhak menyatakan pendapatnya di muka umum, dan pemerintah pusat sebaiknya mendengarkan, bukan malah menangkap mereka.

“Misal mahasiswa. Mereka ini generasi yang punya masa depan. Kalau mereka tetap ditahan dalam penjara, tentu akan menjadi generasi yang tidak memiliki masa depan,” sambungnya.

Lebih jauh, Pansus Papua DPD menyatakan, akan melakukan identifikasi masalah dari hasil RDP dengan beberapa elemen kelompok yang sudah terlaksana. RDP yang digelar perdana kemarin hanya sebatas mengumpulkan informasi awal.

“Setidaknya pada pertemuan kemarin kami sudah mendapatkan beberapa gambaran. Nantinya akan menjadi tambahan bahan untuk Pansus Papua melakukan pendalaman. Artinya kami akan melakukan pengkajian lagi apa yang hendak kita kembangkan dalam pertemuan berikutnya,” ujar dia.

Berita Lainnya