Parlemen ingin gempa Lombok ditetapkan sebagai bencana nasional

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, mendorong pemerintah untuk menetapkan bencana gempa Lombok sebagai bencana nasional. Menurut politisi PKS ini, gempa yang terjadi bertubi-tubi dan menelan banyak korban jiwa, sudah sepantasnya ditetapkan sebagai bencana nasional.

"Kalau melihat dari eskalasi korban, banyaknya korban, luasnya daerah, dan kemudian kondisi masyarakat di sana, itu jelas memenuhi kriteria untuk dijadikan sebagai bencana nasional," kata Hidayat di gedung DPR/MPR di Senayan, Jakarta, Senin (20/8).

Ia pun menyayangkan sikap pemerintah yang belum menetapkan status tersebut, dengan alasan menjaga kepentingan pariwisata. Menurut wakil ketua Majelis Syuro PKS ini, gempa di Lombok yang cukup sering, telah mempengaruhi kondisi psikologis masyarakat Lombok.

"Sangat tidak pantas jika hanya untuk kepentingan pariwisata. Disana yang saya dengar sudah banyak korban, kemudian kondisi psikologis jutaan masyarakat bisa terganggu," sambungnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, mengatakan akan memberi dukungan sepenuhnya kepada pemerintah, apabila menetapkan gempa Lombok sebagai bencana nasional.

"Sebenarnya dapat dipahami karena keputusan itu tentu akan mempengaruhi kunjungan pariwisata. Namun melihat bencana yang bertubi-tubi, hampir lebih dari 800 kali, maka kalau hari ini, besok, atau lusa, maka DPR akan memberikan dukungan sepenuhnya kepada pemerintah," pungkasnya.

Adapun akibat gempa 6,9 skala richter yang kembali mengguncang Lombok pada Minggu (19/8), telah mengakibatkan 10 orang meninggal dunia. Dikutip dari Antara, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga mencatat adanya 24 orang luka-luka akibat gempa yang terjadi sekitar pukul 21.56 WIB tersebut.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan, 10 orang meninggal terdiri dari 4 orang asal Lombok Timur, Sumbawa Besar 5 orang, dan Sumbawa Bawat 1 orang.

Dia juga menyebutkan adanya 151 unit rumah, serta 6 unit fasilitas ibadah yang mengalami kerusakan. Sutopo menekankan data tersebut merupakan data sementara, karena proses pendataan hingga saat ini masih terus berlangsung. 

Hanya saja kendala listrik yang padam total, menyebabkan komunikasi dan proses pendataan terhambat.