Surati menkes, PB IDI tekankan keamanan dan kehati-hatian program vaksin

Satgas Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) melayangkan surat kepada Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agusputranto terkait pengadaan vaksinasi coronavirus. Dalam surat bernomor 03657/PB/E. 1/10/2020, PB IDI memberikan lima rekomendasi kepada Menkes.

Ketua Satgas Covid PB IDI Zubairi Djoerban menerangkan, lima rekomendasi dilayangkan pihaknya agar program vaksinasi Covid-19 dapat berjalan lancar dan memperoleh hasil maksimal.

Rekomendasi pertama, PB IDI menyarankan persiapan dalam pemilihan dan pelaksanaan jenis vaksin yang baik perlu dilakukan.

"Hal ini sesuai dengan instruksi presiden agar program vaksinasi ini jangan dilakukan dan dimulai dengan tergesa-gesa," ujar Zubairi dalam keterangannya, Kamis (22/10).

Kedua, terdapat syarat mutlak yang harus dipenuhi vaksin untuk digunakan seperti membuktikan efektivitasnya.

"Imunogenitasnya serta keamanannya dengan dibuktikan adanya hasil yang baik, melalui uji klinik fase 3 yang sudah dipublikasikan," titur dia.

Zubairi mencontohkan, Brazil dapat meredam publikasi vaksin lantaran saat ini vaksin masih diuji coba pada 9.000 relawan. Publikasi akan dikeluarkan setelah selesai dilakukan vaksinasi pada 15.000 relawan.

Menurutnya, terdapat banyak negara yang menjaga sikap kehati-hatian dengan menunggu data lebih banyak lagi dari hasil uji klinis fase 3.

"Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa program vaksinasi adalah sesuatu program penting namun tidak dapat dilakukan dengan tergesa-gesa," kata dia.

Ketiga, Zubairi meyakini, BPOM yang mempunyai otoritas untuk melakukan proses Emergency Use Authorization (EUA) dapat menjaga keamanan, efektivitas, dan imunogenitas suatu vaksin Covid-19.

"Kami yakin bahwa BPOM akan menjaga kemandirian dan profesionalismenya," ucap Zubairi.

Keempat, Zubairi menyampaikan, perlu mempertimbangakan rekomendasi dari Indonesia and Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) dan Strategic Advisory Group of Experts on Immunization of the World Health Organization (SAGE WHO).

Terakhir, Zubairi menekankan keamanan vaksin merupakan hal yang utama. Dia mengingatkan agar pelaksanaan program vaskinasi dapat dipersiapkan dengan baik dan komprehensif.

"Termasuk penyusunan pedoman-pedoman terkait vaksinasi oleh perhimpunan profesi, pelatihan petugas vaksin, sosialisasi bagi seluruh masyarakat dan membangun jejaring untuk penanganan efek simpang vaksinasi," ujar dia.

"Keamanan dan efektifitas adalah yang utama selain juga kita semua ingin agar program ini berjalan lancar. PB IDI berharap agar program vaksinasi ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat," tandas Zubairi.

Sebagai informasi, pemerintah Indonesia berencana mengimpor 15 juta dosis calon vaksin Covid-19 pada November hingga Desember tahun ini. Vaksin tersebut berasal dari tiga perusahaan, yaitu Sinovac, Sinopharm, dan Cansino.

Project Integration Manager R&D PT Bio Farma (Persero) Neni Nurainy mengatakan, ketiga calon vaksin tersebut telah mendapatkan izin penggunaan darurat atau Emergency Unit Authorization (EUA) dari otoritas China, tempat vaksin tersebut berasal.

Vaksin tersebut akan disuntikkan ke kelompok yang memiliki risiko tinggi, tenaga kesehatan, dan aparat TNI serta Polri.