sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

PDIP soroti anggaran 'tambun' Formula E

Termasuk penunjukkan BUMD karya, PT Jakarta Propertindo, sebagai pelaksana kegiatan.

Ardiansyah Fadli
Ardiansyah Fadli Selasa, 11 Feb 2020 17:26 WIB
PDIP soroti anggaran 'tambun' Formula E
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 2273
Dirawat 1911
Meninggal 198
Sembuh 164

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta menyoroti besarnya anggaran Formula E di Ibu Kota. Lantaran dua kali lipat lebih banyak daripada kegiatan serupa di Hong Kong.

"Yang menjadi pertanyaan besar, adalah apa yang membedakan biaya penyelenggaraan di Jakarta dua kali lipat biaya di Hong Kong?" kata Anggota Fraksi PDIP DPRD Jakarta, Gilbert Simanjuntak, Selasa (11/2).

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta mengalokasikan Rp1,6 triliun untuk menggelar Formula E. Rencananya berlangsung 6 Juni 2020. Sedangkan Hong Kong, mengucurkan HKD250 juta-300 juta atau setara Rp540 miliar untuk kegiatan serupa. 

Menurut Gilbert, biaya pelaksanaan Formula E di Jakarta bisa lebih murah. Dalihnya, segala material untuk infrastruktur mudah didapat. "Seperti semen, batu, dan lain-lain," tuturnya.

Dia pun mempersoalkan penetapan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) atau Jakpro sebagai penyelenggara. "Padahal, target adalah menaikkan jumlah turis ke Jakarta atau Indonesia," ucapnya.

Jakpro merupakan salah satu badan usaha milik daerah (BUMD) Jakarta. Perusahaan pelat merah itu bergerak di sektor infrastruktur.

Dirinya menambahkan, telah merupaya mencari data pemeliharaan infrastruktur usai balapan digelar. Namun, tak jua mendapatkannya. "Tidak ditemukan," tutup Anggota Komisi B DPRD Jakarta itu.

Lokasi penyelenggaraan Formula E sebelumnya berpolemik. Lantaran Komisi Pengarah (KP) Pembangunan Kawasan Medan Merdeka menolak kompleks Monumen Nasional (Monas) jadi lintasan.

Sponsored

Dasarnya, ikon Ibu Kota dan Indonesia itu merupakan situs wisata cagar budaya. KP dipimpin menteri sekretariat negara (mensetneg).

Pemprov lantas berkoordinasi dengan Jakpro, pengelola, dan Federasi Otomotif Internasional (FIA). Untuk menentukan perubahan trek.

Beberapa hari berselang, KP menganulir keputusannya. Namun, dengan beberapa syarat. Seperti perencanaan konstruksi lintasan, tribun penonton, dan fasilitas lain harus sesuai regulasi.

Berita Lainnya