Giri: Pegawai pencegahan dan pendidikan turut disingkirkan lewat TWK

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Giri Suprapdiono, berpendapat, pernyataan lembaga antisuap harus fokus pada pencegahan dan pendidikan hanya isapan jempol. Dia mengatakan, pegawai di dua sektor itu turut disingkirkan lewat tes wawasan kebangsaan atau TWK.

Giri menyontohkan dirinya yang terlibat dalam tim perbaikan sistem politik KPK, di antaranya mengusulkan dana tambahan untuk partai politik yang dihitung dari perolehan suara pemilu. Tujuannya, agar dana itu digunakan partai memperbaiki standar minimal, bukan kontestasi.

Menurut Giri, hal tersebut salah satu aspek yang perlu diperbaiki selain mahar politik. Sebab, jika tidak, mendorong pikiran irasional termasuk melakukan korupsi dan memperlemah pemberantasan rasuah.

"Sayangnya orang yang ingin mereformasi ini, saya ketua tim perbaikan politik di KPK, ternyata saya disingkirkan melalui TWK ini," ujarnya dalam diskusi virtual, Senin (7/6).

"Jadi bohong besar bahwa mereka berpikir saatnya KPK berpindah ke pencegahan dan pendidikan. Nyatanya mereka juga menyingkirkan juga orang-orang yang terkait dengan perbaikan sistem atau pencegahan dan menyingkirkan orang-orang yang dipendidikan juga," imbuh dia.

Padahal, sambung Giri, perbaikan sistem politik perlu disegerakan karena masalah yang ada belum kunjung selesai. Menurut dia, tiap pemilu kerap bersinggungan dengan dua hal, yaitu terkait mengembalikan uang yang dikeluarkan dan bagaimana mencari lagi untuk pemilihan berikutnya.

"Maka yang terjadi adalah politik sebagai alat logistik dan ketika menjadikan politik sebagai alat logistik, maka unsur-unsur lain menjadi tidak penting, termasuk pemberantasan korupsi," kata dia. 

Namun, Giri enggan menyampaikan analisisnya apakah TWK dan revisi Undang-undang (UU) KPK 2019 terkait kontestasi politik. Meskipun, dia menyadari, 2024 nanti ada pesta demokrasi yang prosesnya sudah mulai pada Juli 2022, di mana unsur logistik menjadi hal penting mulai saat ini dan tahun depan.

"Karena korupsi politik yang ditangani KPK itu kurang lebih 36% dari seluruh kasus. Dari data ICW (Indonesia Corruption Watch) cukup banyak yang terlibat di sana dan memang kemudian citra lembaga politik sedemikian rendahnya," jelas Giri.

Sebagai informasi, Giri pernah terlibat rapat bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), delapan partai politik, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait Insersi Pendidikan Antikorupsi (PAK), November 2020. Saat itu, dia menjabat Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK.

Rapat menyepakati tujuh poin, termasuk partai berkomitmen bangun integritas dan budaya antirasuah. "Nanti harapannya ketua umum partai akan melakukan deklarasi bersama tentang pendidikan antikorupsi bagi parpol, yaitu pendidikan politik yang di dalamnya adalah materi antikorupsi," ujar Giri kala itu.

Pelaksana tugas Juru Bicara bidang Penindakan KPK Ali Fikri sebelumnya mengatakan, terlalu jauh mengaitkan TWK dengan kontestasi politik 2024. Menurutnya, lembaga antisuap bekerja dan menjalankan amanat UU sesuai aturan serta koridor hukum.

"Sebagai sebuah analisa, siapapun boleh berpendapat dan kita hargai. Namun terlalu jauh jika mengkaitkan pelaksanaan TWK bagi seluruh pegawai tetap maupun tidak tetap KPK ini dengan kontestasi politik 2024," kata Ali secara tertulis.

Diketahui, 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lulus TWK. Dari jumlah itu, 51 didepak dan 24 akan dibina. Sedang pegawai yang lulus, telah dilantik menjadi aparatur sipil negara atau ASN pada Selasa (1/6).