Pekerja masih ngantor, penyetopan KRL diyakini tidak efektif

Uji coba penyetopan operasional kereta rel listrik (KRL) saat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek), Jawa Barat (Jabar), dikhawatirkan tidak efektif. Pangkalnya, pekerja masih tetap diharuskan ke kantor.

"Yang perlu dikhawatirkan adalah efek domino setelah penyetopan KRL. Penumpang KRL yang masih harus bekerja akan berpindah ke bus atau angkutan lain," ujar Koordinator KRLmania, Nurcahyo, di Jakarta, Kamis (16/4).

Komunitas KRLmania, ungkap dia, mayoritas merupakan pekerja tidak dapat libur, karyawan perusahaan yang belum menerapkan kerja dari rumah, dan sistem sif.

Penerapan PSBB di Jakarta memaksa pengguna menyesuaikan kegiatan sesuai operasional KRL. Pukul 06.00-18.00.

Jika usulan penyetopan operasional KRL diterapkan, menurut Nurcahyo, PSBB di Bodebek tidak dapat efektif. Alasannya, terjadi keramaian dan penumpukan penumpang di lokasi angkutan publik lain.

Dirinya berpendapat, mestinya penyetopan operasional KRL didukung konsistensi penerapan PSBB Jakarta. Mesti tegas meliburkan kantor yang tidak masuk pengecualian Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB.

"Kalau ada penyetopan KRL karena PSBB, kantor yang tidak termasuk pengecualian harus libur semua. KRL disetop, transportasi publik lainnya harus setop juga," jelas dia.

Lima kepala daerah di Bodebek mengusulkan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menghentikan sementara operasional KRL selama 14 hari. Setidaknya selama PSBB diterapkan.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, belakangan mengaku, telah menyampaikan aspirasi serupa kepada Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Perhubungan, Luhut B. Pandjaitan.

Sementara, Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, telah rapat bersama PT KCI. Salah satu hasilnya, menyepakati uji coba penyetopan KRL pada Sabtu (18/4). (Ant)