sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Mahfud MD respons kritik pelibatan TNI-Polri dalam penegakan protokol kesehatan

Mahfud meminta tidak perlu memperdebatkan perbedaan pendapat terkait sipil-militer dalam mengurus penertiban pelanggar protokol kesehatan.

Manda Firmansyah
Manda Firmansyah Jumat, 07 Agst 2020 19:23 WIB
Mahfud MD respons kritik pelibatan TNI-Polri dalam penegakan protokol kesehatan
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 262022
Dirawat 60064
Meninggal 10105
Sembuh 191853

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menjawab kritik terkait pelibatan TNI-Polri dalam upaya pendisiplinan dan penegakan hukum para pelanggar protokol kesehatan.

“Biasanya orang bicara keterlibatan TNI-Polri kalau perang melawan teroris gitu. Kalau Covid-19 ini, enggak ada persoalan TNI-Polri terlibat. Justru peran TNI-Polri di sini banyak, terutama untuk penertiban,” ujar Mahfud dalam konferensi pers virtual, Jumat (7/8).

Mahfud meminta tidak perlu memperdebatkan perbedaan pendapat terkait sipil-militer dalam mengurus penertiban pelanggar protokol kesehatan. Apalagi TNI-Polri telah turun tangan membantu penanganan Covid-19 dari penyaluran bantuan sosial (bansos) agar tidak terjadi penyelewengan.

“Mengurus Covid-19 ini perlu kebersamaan. Jadi tidak apa-apa (TNI-Polri terlibat penegakan disiplin protokol kesehatan),” ucapnya.

Apalagi upaya pendisiplinan dan penegakkan hukum terhadap para pelanggar protokol kesehatan tergantung pada kondisi suatu daerah.

“Jawa Timur dengan Jogja tentu berbeda. Jogja dengan Bengkulu tidak sama. Kita lihat masing-masing. Ada yang sifatnya sosialisasi dan persuasi. Ada yang mungkin dengan penegakan hukum administrasi, bahkan pidana. Masing-masing terserah daerah. Makanya kami masih koordinasi,” tutur Mahfud.

Dalam pelaksanaannya pada setiap daerah akan ada variasi peraturan,  karena tergantung pada zonasi warna masing-masing. Tentunya juga mempertimbangkan kultur masing-masing daerah. Misalnya, Sri Sultan Hamengkubuwono X enggan memberikan sanksi, tetapi mengajak berbicara warganya pelanggar protokol kesehatan.

Sebelumnya Ketua Umum YLBHI Asfinawati menilai, pelibatan TNI-Polri dalam penegakan dan pendisiplinan para pelanggar protokol kesehatan berpotensi represif, karena menyentuh ranah privat. Pelibatan TNI juga tidak tepat karena bisa mengancam demokrasi.

Sponsored
Berita Lainnya
×
img