Pemalsu SIKM Jakarta terancam 12 tahun penjara

Setiap warga yang nekat memalsukan surat izin keluar masuk (SIKM) untuk berada di luar DKI Jakarta terancam denda pidana paling lama 12 tahun penjara dan denda maksimal Rp12 miliar. Para pelaku disangkakan melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

"(Pelaku) dapat dikenakan Pasal 263 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun penjara dan/atau Pasal 35 dan Pasal 51 ayat (1), UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp12 miliar," demikian isi situs web corona.jakarta.go.id, dikutip Selasa (26/5).

Kebijakan memperketat arus masuk ataupun keluar Jakarta diterapkan selama pandemi coronavirus baru (Covid-19) berstatus bencana nonalam nasional. Status telah ditetapkan pemerintah per 13 April 2020 melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020.

SIKM merupakan dokumen yang mesti dimiliki setiap orang yang hendak keluar atau masuk Ibu Kota. Mereka berasal dari 10 unsur dalam Pasal 5 Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 47 Tahun 2020 tentang tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar dan/atau Masuk Provinsi DKI Jakarta dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Seluruh unsur itu terdiri dari pimpinan lembaga tinggi negara; perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, personel TNI-Polri; petugas jalan tol; petugas dan tenaga medis penangan Covid-19; petugas pemadam kebakaran, ambulans, dan mobil jenazah; pengemudi logistik tanpa penumpang dan pengangkut obat-obatan ataupun alat kesehatan; pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat dan pendampingnya; serta setiap orang, pelaku usaha, atau orang asing yang karena tugas dan pekerjaannya memiliki SIKM. 

Dokumen tersebut dapat diperoleh melalui laman corona.jakarta.go.id atau bit.ly/SIKMJABODETABEK. Pengisiap formulir harus disertai surat pengantar RT/RW; surat pernyataan sehat bermaterai; surat keterangan perjalanan dinas keluar Jabodetabek, keterangan bekerja di luar Jabodetabek, atau keterangan memiliki usaha di luar Jabodetabek dan diketahui pejabat berwenang; serta orang asing memilik KTP elektronik atau izin tinggal tetap.

Apabila permohonan dinyatakan lengkap dan disetujui, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jakarta akan menerbitkan SIKM elektronik dalam bentuk Kode QR.

Hingga 26 Mei, Pemprov Jakarta telah menerima 6.347 permohonan SIKM. Sebanyak 1.213 disetujui, 661 masih divalidasi, 179 proses administrasi, dan 4.294 ditolak.

Untuk keluar ataupun masuk Jakarta, kelompok yang diperkenankan juga harus menunjukkan dokumen lain di pos pengecekan. Surat keterangan sehat dibuktikan hasil tes cepat dan polymerase chain reaction (PCR) bagi yang melalui perjalanan udara, misalnya. (Ant)