sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Giliran pemberi surat keterangan bebas Covid Djoko Tjandra diperiksa Div Propam Polri

Polri tegaskan semua pihak yang terlibat bantu Djoko Tjandra diperiksa.

Ayu mumpuni
Ayu mumpuni Kamis, 16 Jul 2020 16:26 WIB
Giliran pemberi surat keterangan bebas Covid Djoko Tjandra diperiksa Div Propam Polri
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 381.910
Dirawat 63.733
Meninggal 13.077
Sembuh 305.100

Divisi Provesi dan Pengamanan (Div Propam) Mabes Polri memeriksa personel Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Dokkes) Polri terkait penerbitan surat bebas Covid-19 untuk buron Djoko Tjandra. Namun, tidak dibeberkan berapa orang yang menjalani pemeriksaan.

“Iya, diperiksa juga,” kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri, Irjen Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Kamis (16/7).

Menurut Argo, pihak Div Propam akan memeriksa seluruh pihak yang terkait dan diduga membantu Djoko Tjandra.

Argo menegaskan, sesuai dengan instruksi Kapolri Jenderal Idham Azis, siapa saja anggota yang terbukti terlibat memuluskan jalan Djoko Tjandra, akan mendapat sanksi. Polri, kata Argo, telah bertekad untuk mengusut kasus ini hingga tuntas.

“Sesuai dengan arahan Bapak Kapolri, semua pihak terkait akan diperiksa,” ujarnya.

Sebelumnya, Div Propam juga memeriksa Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS) Polri Brigjen Prasetijo Utomo yang berujung pada pencopotan jabatan dan penahanan.

Untuk diketahui, akun media sosial Twitter @xdigeeembok mengunggah foto surat keterangan bebas Covid-19 atas nama Djoko Tjandra. Surat tersebut memperlihatkan pemeriksaan dilakukan oleh seorang dokter di Pusdokkes Polri.

Djoko Tjandra merupakan terdakwa kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali senilai Rp904 miliar yang ditangani Kejaksaan Agung.

Sponsored

Pada 29 September 1999 hingga Agustus 2000, Kejaksaan pernah menahan Djoko. Namun hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan ia bebas dari tuntutan karena perbuatan itu bukan perbuatan pidana melainkan perdata.

Pada Oktober 2008, Kejaksaan mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap kasus Djoko ke Mahkamah Agung. Pada 11 Juni 2009, Majelis Peninjauan Kembali MA menerima PK yang diajukan jaksa.

Majelis hakim memvonis DJoko 2 tahun penjara dan harus membayar Rp 15 juta. Uang milik Djoko di Bank Bali sebesar Rp 546,166 miliar dirampas untuk negara. Imigrasi juga mencekal Djoko.

Berita Lainnya