Pemerintah akan perbaiki DTKS secara besar-besaran pada 2021

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) berencana memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), yang memuat sasaran penerima bantuan sosial (bansos), secara besar-besaran pada 2021. Pemerintah daerah (pemda) diharapkan berpartisipasi.

"Untuk DTKS ini, pemerintah memiliki target akan melakukan pemutakhiran skala besar pada tahun 2021,” ujar Menko PMK, Muhadjir Effendy, melansir situs web Kemenko PMK, Senin (14/12).

Berdasarkan data Kemenko PMK, angka kemiskinan di Indonesia bertambah saat pandemi Covid-19. Angkanya mencapai 9,78% per Maret 2020 naik 0,37% dari tahun lalu.

Muhadjir melanjutkan, angka kemiskinan di beberapa provinsi di bawah level nasional. Riau, misalnya, sebesar 6,8% atau 483.390 jiwa.

Sementara itu, masih ada lima dari 12 kabupaten/kota di Riau yang persentase perbaikan DTKS sebesar 0%. Namun, Kabupaten Indragiri Hulu diklaim telah mencapai 79,3%.

“Saya senang angka kemiskinan di Provinsi Riau relatif jauh di bawah rata-rata nasional. Ini patut kita apresiasi dan untuk Kabupaten Indragiri tentu ini bisa menjadi contoh bagi kabupaten/kota yang lain dalam hal pemutakhiran DTKS,” ucap Menteri Sosial ad interim itu.

Dia pun menyebut, banyak tantangan untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia mengingat keragaman kondisi sosial budaya dan luasnya wilayah "Tanah Air"– dengan kondisi geografis berbeda-beda. Karenanya, penting bagi setiap pemda mengenali dinamika kemiskinan di daerahnya masing-masing, termasuk memahami tantangan perkembangan ekonomi digital yang menjadi simalakama bagi masyarakat desa ataupun pedalaman.

"Literasi digital harus kita perluas agar pemerataan ekonomi bisa menjangkau seluruh wilayah. Ke depan, kita harapkan tidak ada lagi masyarakat miskin yang sulit mengakses peluang ekonomi yang sejatinya sudah diberikan oleh pemerintah melalui bantuan sosial ataupun bantuan lainnya dalam mengembangkan perekonomian mereka,” tutur Muhadjir.