sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Pemerintah bantah hanya gunakan pendekatan keamanan di Papua

Pendekatan dalam penanganan Papua dilakukan secara holistik dan dimodifikasi sesuai kebutuhan.

Manda Firmansyah
Manda Firmansyah Kamis, 01 Okt 2020 15:14 WIB
Pemerintah bantah hanya gunakan pendekatan keamanan di Papua
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 406.945
Dirawat 58.868
Meninggal 13.782
Sembuh 334.295

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membantah tudingan pemerintah hanya menggunakan pendekatan keamanan terkait serangkaian peristiwa kekerasan di Papua.

“Pemerintah sebenarnya menggunakan pendekatan komprehensif, bukan pendekatan keamanan. Keamanan bergerak jika ada kekacauan, kerusuhan yang diciptakan atau pembunuhan seperti yang terjadi kemarin di Intan Jaya. Baru aparat itu turun mengamankan,” ujar Mahfud dalam konferensi pers daring, Kamis (1/10).

Pendekatan dalam penanganan Papua dilakukan secara holistik dan dimodifikasi sesuai kebutuhan. Namun, dia akui, koordinasi antarkementerian lembaga masih belum maksimal. Pendekatan keamanan semestinya memang bukan hanya diperuntukkan untuk Papua saja. Pembangunan markas Komando Rayon Militer (Koramil) di Papua dan Papua Barat adalah kebutuhan, sebagaimana keberadaan Polres di sebuah wilayah.

“Koramil adalah struktur organik, yang belum ada maka dibentuk. Sejak 2016, sudah ada usul oleh Kompolnas tentang pembentukan beberapa polres baru karena secara organis dibutuhkan,” tutur Mahfud.

“(Pembangunan koramil dan kodim) bukan (bertujuan untuk) menakuti orang. Justru melindungi dari ditakut-takuti kaum separatis,” ucapnya.

Lebih jauh, Mahfud mengklaim kondisi keamanan di Intan Jaya, Papua, pascapenembakan pendeta Yeremia, aman terkendali. Ia pun mengimbau agar bupati setempat terjun langsung ke lokasi ketika kerusuhan terjadi.

“Kami mengimbau bupati supaya mengendalikan Intan Jaya secara langsung. Jangan dikendalikan dari luar. Kabarnya beliau sendiri tidak ada di sana tetapi berada di tempat lain. Nanti saya cek, apakah betul atau tidak,” ujar Mahfud.

Seperti diketahui, mahasiswa menolak rencana pendirian markas koramil TNI AD di wilayah Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah (Mampa) pada Rabu (4/3). Penolakan juga dilakukan pada rencana pembangunan pos koramil pada sejumlah distrik di Kabupaten Yalimo pada Rabu (26/2) serta pembangunan kodim di Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat pada 2019.

Sponsored
Berita Lainnya