Pemerintah batalkan vaksin individu berbayar

Pemerintah membatalkan kebijakan vaksin gotong royong (VGR) secara individual dan berbayar. Program awalnya hendak dilakukan di sejumlah gerai PT Kimia Farma (Persero) Tbk.

"Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut," kata Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, Jumat (16/7).

Dengan demikian, seluruh layanan vaksinasi dapat diakses publik dengan cuma-cuma. "Semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan," jelasnya, melansir situs web Sekretariat Kabinet (Setkab).

Meski begitu, Pramono menerangkan, VGR secara korporasi tetap bergulir. Perusahaan tetap menanggung seluruh biaya vaksinasi bagi karyawannya.

Di sisi lain, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menerangkan, para menteri ataupun kepala lembaga juga dilarang bepergian ke luar negeri jika tanpa hal bersifat khusus dan izin dari presiden.

"Yang boleh bepergian ke luar negeri hanya menteri luar negeri karena memang sesuai dengan bidang tugasnya," katanya. "Yang lainnya, kalau ada hal yang bersifat khusus, harus mendapatkan izin secara langsung dari Bapak Presiden."

Selain itu, memerintahkan kementerian/lembaga negara proaktif membuat dan memfasilitasi isolasi mandiri (isoman) bagi pegawainya yang terpapar Covid-19. Setiap instansi atau pemerintah daerah (pemda) ditaksir dapat memfasilitasi 300-500 pasien.

“Untuk itu, dibuat secara baik, dipersiapkan, dan kemudian nanti pemerintah juga bertanggung jawab untuk mempersiapkan seluruh obat-obatan kepada isoman yang akan bergabung itu," tutup Pramono.