Pemerintah belum beri sinyal gratiskan vaksin Covid-19 untuk masyarakat
Indonesia dikabarkan mengimpor 15 juta dosis calon vaksin Covid-19 dari tiga produsen, November-Desember.
Subsidi vaksin coronavirus baru (Covid-19) untuk seluruh rakyat masih jauh panggang dari api. Pemerintah belum memberikan sinyal menggratiskan vaksin SARS-CoV-2 seperti polio.
Juru bicara Satuan Tugas (Satgas) Covid-19, Wiku Adisasmito, berdalih, masyarakat mesti memahami riset pengadaan vaksin yang membutuhkan proses panjang dan biaya yang tidak sedikit.
"Oleh karena itu, sejauh ini penetapan subsidi vaksin untuk seluruh masyarakat belum bisa dilakukan," ujarnya saat telekonfrensi dari Istana Negara, Jakarta, Kamis (22/10).
Namun demikian, Wiku menyampaikan, pertimbangan vaksin cuma-cuma bagi kelompok prioritas dilakukan pemerintah. Alasannya, memberikan kekebalan tubuh bagi orang yang berisiko tertular guna menanggulangi status kedaruratan kesehatan masyarakat.
"Sampai saat ini, pemerintah telah identifikasi masyarakat yang akan didahulukan untuk mendapatkan vaksinasi wajib dan ini adalah gratis," turur dia.
"Pemerintah terus berusahan untuk pemerataan vaksin setinggi-tingginya, sehingga dapat mencapai kekebalan komunitas atau herd immunity," tandasnya.
Pemerintah berencana mengimpor 15 juta dosis calon vaksin Covid-19 pada November hingga Desember tahun ini. Vaksin berasal dari tiga perusahaan, yaitu Sinovac, Sinopharm, dan Cansino.
Project Integration Manager R&D PT Bio Farma (Persero), Neni Nurainy, mengatakan, calon vaksin tersebut telah mendapatkan izin penggunaan darurat (emergency unit authorization/EUA) dari otoritas China, tempat Sinovac berasal.
Vaksin tersebut rencananya akan disuntikkan kepada kelompok rentan, seperti tenaga kesehatan dan TNI/Polri.