sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Pemerintah belum lanjutkan migrasi ASN ke IKN

IKN baru di Kaltim diproyeksikan beroperasi 2024.

Fatah Hidayat Sidiq
Fatah Hidayat Sidiq Senin, 15 Jun 2020 17:48 WIB
Pemerintah belum lanjutkan migrasi ASN ke IKN
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 516.753
Dirawat 66.752
Meninggal 16.352
Sembuh 433.649

Pemerintah belum melanjutkan pembahasan terkait perpindahan aparatur sipil negara (ASN) ke ibu kota negara (IKN) baru. Memprioritaskan pembahasan protokol pada kenormalan anyar (new normal), alasannya.

"Belum ada pembahasan. Lagi konsentrasi new normal terkait Covid-19 (coronavirus baru)," Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo, via keterangan tertulis di Jakarta, Senin (15/6).

Pusat pemerintahan diputuskan pindah ke Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim). Berbagai persiapan pun dilakukan, seperti perpindahan "abdi negara" dari DKI Jakarta, jelang perpindahan pada 2024.

Pemerintah sebelumnya berencana memindahkan ASN ke Sepaku, PPU. Totalnya yang bekerja di kementerian dan lembaga pusat di Jakarta sebanyak 118.000 orang.

Hanya ASN jelang pensiun pada 2023-2024 yang diperkenankan tidak pindah. Jumlahnya sekitar 16-17%.

Jika menolak, ancam Tjahjo pada medio Februari 2020, mereka dituntut keluar. Kilahnya, perpindahan ASN sebagai bagian konsolidasi memindahkan IKN.

Sementara itu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengklaim, pemindahan IKN tetap sesuai rencana meski pemerintah memprioritaskan penanganan pandemi Covid-19.

Meski demikian, Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas, Rudy Soeprihadi Prawiradinata, pada akhir April 2020 mengklaim, rencana pemindahan IKN bukan fokus utama hingga 2021.

Sponsored

Sesuai rencana kerja pemerintah (RKP) 2021, pemerintah memprioritaskan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial imbas pandemi. Sedangkan menyangkut pemindahan IKN, menyiapkan infrastruktur dasar yang perlu disesuaikan.

Berita Lainnya