sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Pemerintah dianggap bohongi publik soal Tim RUU Cipker

KSBSI tak pernah diajak membahasnya. Namun, namanya masuk dalam tim koordinasi.

Akbar Ridwan
Akbar Ridwan Kamis, 27 Feb 2020 20:03 WIB
Pemerintah dianggap bohongi publik soal Tim RUU Cipker
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 1.263.299
Dirawat 160.142
Meninggal 34.152
Sembuh 1.069.005

Pemerintah dianggap membohongi publik terkait pelibatan kelompok pekerja dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja (RUU Cipker). Lantaran Konfenderasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) tak pernah diajak membahas, tetapi namanya masuk dalam susunan Tim Koordinasi Pembahasan dan Konsultasi Publik.

"Tidak pernah ada diajak membahas dari awal. Membahas itu begini: Kita diajak. Lalu ini drafting pemerintah. Lalu kita diajak membahasnya. Ini tidak ada," ucap Sekretaris Jenderal KSBSI, Dedi Hardianto, di Jakarta, Kamis (27/2).

Pemerintah mengundang sejumlah pihak dalam menyusun draf sapu jagat (omnibus law) tersebut. Daftar namanya tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Nomor 121 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Pembahasan dan Konsultasi Publik Substansi Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja tanggal 7 Februari 2020.

Dari sekian banyak unsur yang dilibatkan, salah satunya elemen buruh. Seperti Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI). Namun, serikat pekerja ini membantahnya sebelumnya.

Atas dasar itu, KSBSI menolak RUU Cipker. Pun tak bersedia namanya tercantum dalam tim tersebut.

"Karena dalam (SK Menko Perekonomian) 121 menyatakan, kami lebih dilibatkan sosialisasi. Artinya, ketika dokumen itu jadi, kami akan dilibatkan. Yang kami inginkan, tidak seperti itu. Dari awal, kita (minta) diajak membahas dalam unsur tripartit (pemerintah, buruh, dan pengusaha)," tutur Dedi.

Rabu (12/2), Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengklaim, melibatkan beberapa pihak dalam merancang RUU Cipker. Termasuk elemen pekerja.

"Beberapa konfederasi, sepuluh konfederasi, sudah dialog dengan Menaker (Menteri Ketenagakerjaan). Dan tentunya, ada dibentuk tim dan seluruhnya sudah diajak dalam sosialisasi," ucapnya di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Sponsored
Berita Lainnya

Pemerintah berupaya jaga pasokan vaksin

Kamis, 25 Feb 2021 02:39 WIB

Pemerintah jaga pasokan vaksin

Kamis, 25 Feb 2021 02:32 WIB

Pemerintah Berupaya Jaga Pasokan Vaksin

Rabu, 24 Feb 2021 11:05 WIB