sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Deforestasi masif, pemerintah diminta evaluasi izin SDA di Kalsel

Luas hutan di Kalsel susut 614.000 ha selama 2009-2019.

Achmad Al Fiqri
Achmad Al Fiqri Jumat, 22 Jan 2021 17:42 WIB
Deforestasi masif, pemerintah diminta evaluasi izin SDA di Kalsel
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 1.341.314
Dirawat 153.074
Meninggal 36.325
Sembuh 1.151.915

Wakil Ketua Komisi IV DPR, Daniel Johan, meminta pemerintah mengkaji pemberian izin baru dan mengevaluasi izin lama tentang pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Kalimantan Selatan (Kalsel). Kemudian, mempertimbangkan dan memperhatikan tata ruang, daya dukung, dan daya tampung lingkungan. 

Pernyataan tersebut disampaikannya lantaran kerusakan hutan yang diakibatkan deforestasi di wilayah Kalsel terbilang cukup parah. "Iya (rusak) banget karena kerusakan alam dan (deforestasi) hutan terlalu massif," katanya saat dihubungi Alinea, Jumat (22/1).

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menjabarkan, luas lahan hutan di Kalsel terus mengalami penyusutan sebesar 614.000 ha (34,5%) rentang 2009-2019.

"Jika dibuat rata-rata deforestasi hutan hanya di Kalimantan Selatan saja sebesar kurang lebih 60.000 ha per tahun. Artinnya, alih fungsi lahan di Kalimantan Selatan selama 2009 hingga 2019 sangat masif," terangnya.

Karenanya, Johan meminta pemerintah mengkaji pemberian izin baru dan mengevaluasi izin lama tentang pengelolaan SDA. "Sehingga tidak terjadi kerusakan lingkungan yang parah kemudian berdampak pada bencana."

Selain itu, Komisi IV DPR mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan (KLHK) segera menyusun kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) se-Indonesia.

"Juga penting untuk melakukan penegakan hukum atas perambahan kawasan hutan untuk kegiatan tambang dan perkebunan ilegal," tegas Johan.

Terlepas dari persoalan itu, dirinya turut berdukacita atas terjadinya banjir si Kalsel. "Semoga kejadian ini menjadi pelajaran berharga dalam mengelola lingkungan hidup dan hutan," tandasnya.

Sponsored
Berita Lainnya

Perpres 10/2021 Batasi Peredaran Miras Ilegal

Selasa, 02 Mar 2021 13:00 WIB

1 tahun penanganan Covid-19: Masih banyak PR

Selasa, 02 Mar 2021 07:11 WIB

1 tahun penanganan Covid-19: Masih banyak PR

Selasa, 02 Mar 2021 07:17 WIB