Pemerintah diminta masifkan sosialisasi rapid test Covid-19

Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengapresiasi langkah pemerintah yang telah memulai kebijakan tes cepat (rapid test) sebagai upaya mencegah penyebaran pandemik Covid-19.

Kurniasih pun meminta langkah tersebut diikuti dengan sosialisasi yang masif mengenai mekanisme dan teknis kepada masyarakat agar masyarakat tidak bingung dan kaget ketika petugas datang ke kediaman mereka.

"Yang pertama bagusnya disosialisasikan kepada seluruh masyarakat agar tidak kaget. Jadi, teknis dan mekanismenya seperti apa harus benar-benar dikaji dan diperhatikan," terang Kurniasih saat dihubungi Alinea.id, Sabtu (21/3).

Politikus PKS itu mengusulkan pemerintah melibatkan jajaran pejabat dari level kecamatan hingga Rukun Tetangga (RT) dalam proses sosialisasi. Menurut dia, pelibatan jajaran pejabat di level-level tersebut akan memperlancar komunikasi ke tingkat akar rumput.

Selain itu, Kurniasih juga mendorong agar ada koordinasi terlebih dahulu dengan para ahli ihwal alat rapid test yang ingin digunakan. Kesepakatan para ahli mengenai alat itu dibutuhkan agar tingkat akurasi hasil tes benar-benar valid.

"Tingkat akurasi ini penting supaya tesnya bisa memberikan rekomendasi konkret tentang apa yang harus dilakukan pemerintah. Misalnya, hasilnya positif atau negatif," jelas Kurniasih.

Ditekankan Kurniasih bahwa alat yang digunakan pemerintah untuk rapid test harus benar-benar teruji.

"Karena hasil rapid test harus menjadi data untuk tracing. Kalau di sini akurasinya kurang bagus, bahaya kan. Bisa salah tracing, bisa salah langkah untuk langkah berikutnya. Jadi, kita menghargai adanya rapid test ini, tapi minta tolong sebelum diterapkan dipilih dulu terhadap akurasi alatnya," ungkap dia.

Lebih jauh, Kurniasih menuturkan, sebetulnya ada opsi lain yang bisa dilakukan secara paralel oleh pemerintah dalam memerangi penyebaran Covid-19. Opsi tersebut seperti penambahan alat-alat pengecekan di laboraturium pemeriksaan Covid-19 yang sudah ada.

"Menambah alat untuk di laboratorium, dan memperbanyak sentral-sentral laboratorium yang difungsikan. Karena kan buat masyarakat yang mampu, bisa tes mandiri, dan itu akan mengurangi beban anggaran negara kalau masyarakat banyak yang datang. Ini sebenarnya bisa paralel dilakukan juga," kata Kurniasih.

Saat ini, Kurniasih menilai, alat tes Covid-19 belum memadai jika dibandingkan dengan pasien yang datang ke laboratorium sehingga banyak yang mengantre dan menyebabkan turunnya partisipasi masyarakat.

Presiden Joko Widodo telah mengumumkan bahwa rapid test Covid-19 mulai berjalan per Jumat (20/1) sore. Rapid test pertama dilakukan di Jakarta Selatan sebagai daerah yang dinilai paling rawan.

"Rapid test sudah dilakukan sore hari ini di wilayah yang dulu sudah diketahui ada contact tracing pasien positif," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.