Pemerintah diminta tak buru-buru akui pemerintahan Taliban

Anggota Komisi I DPR, Muhammad Farhan, menyarankan, pemerintah Indonesia tidak terburu-buru mengakui kedaulatan Taliban, usai kelompok teroris itu berhasil menduduki Afghanistan pada Minggu (15/8).

Hal ini diungkap Farhan merespon pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), termasuk ucapan selamat HUT RI ke-76 dari juru bicara Taliban, Suhail Syahidin.

Dalam sebuah pernyataan, JK meyakini Taliban akan bersikap moderat ke depan. Sementara Suhail Syahidin mengungkapkan, keberhasilan kelompoknya menguasai Afganistan sama seperti kesuksesan Indonesia mengusir penjajah Belanda.

Farhan mengungkapkan, Republik Indonesia sebagai anggota komunitas internasional yang menerapkan politik bebas aktif, tentu tidak perlu tertutup terhadap gestur bersahabat dari negara mana pun. Namun, sikap resmi harus menunggu pemerintahan Taliban mampu mendapat pengakuan rakyat Afghanistan.

"Untuk respon resmi, tampaknya pemerintah RI harus menunggu sampai pemerintahan Afghanistan yang sekarang mampu menunjukkan kedaulatan dan pengakuan dari rakyat Afghanistan," kata Farhan saat dihubungi Alinea.id, Rabu (18/8).

Menurut politikus Partai NasDem ini, yang perlu dilakukan pemerintah saat ini ialah menunggu ada bukti jaminan keselamatan warga negara Indonesia (WNI) dan kepentingan Indonesia di KBRI Kabul.

"Jadi dalam kondisi sekarang, kita tunggu sampai ada bukti jaminan keselamatan WNI dan kepentingan Indonesia di KBRI Kabul," ujar Farhan.

Taliban secara efektif menguasai pemerintahan Afghanistan pada hari Minggu (15/8). Dengan demikian, Pemerintahan ketika Presiden Ashraf Ghani pun runtuh.

Dilaporkan, terkecuali China dan Rusia, lebih dari 60 negara mengeluarkan pernyataan bersama pada Minggu malam yang menyerukan kepada Taliban untuk mengizinkan perjalanan yang aman bagi warga negara asing dan warga Afghanistan keluar dari Kabul.

Sebelumnya, anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha meyakini pemerintah Indonesia akan mengakui pemerintahan Taliban, setelah kelompok itu menguasai Afghanistan.

Berdasarkan informasi yang diperolehnya, sebut Syaifullah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara diam-diam juga terus-menerus menjalin hubungan dengan pimpinan Pejuang Taliban yang berpusat di Doha, Qatar.

"Terakhir beberapa bulan yang lalu menteri Luar Negeri RI RI Retno Marsudi juga berkunjung ke Doha yang tentunya mengemban misi yang sama," kata politikus PPP ini.