Pemerintah diminta tambahkan anggaran Rp1,4 triliiun untuk PON Papua

Anggota Komisi X DPR RI, Mujib Rohmat, menilai perlu ada afirmasi pemerintah untuk menambah anggaran sebesar Rp1,4 triliun bagi penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX yang akan berlangsung di Provinsi Papua, pada 2-15 Oktober 2021.

Sebab, dengan capaian vaksinasi dosis pertama yang telah menyentuh angka 70-80% dan pembangunan infrastruktur yang telah siap, akan semakin menandakan bahwa para atlet, khususnya yang berasal dari Papua, mampu mewujudkan tagline 'Kitorang Bisa' meraih prestasi di PON XX.

Mujib menyebut, anggaran penyelenggaraan PON XX yang bersumber dari APBN yang dialokasikan melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga, sudah tersalurkan sebesar Rp1,7 triliun.

"Dan yang lebih penting lagi, ini momentum untuk memberi perhatian kepada masyarakat daerah, khususnya masyarakat Papua, bahwa kita tidak membedakan satu daerah dengan yang lainnya. Juga dengan adanya PON, berarti pembangunan nasional yang diletakkan di Papua sebagai provinsi yang paling timur," kata Mujib dalam keterangannya, Minggu (12/9).

"Semoga nanti ada teman dari DPRD Papua yang akan ke Jakarta menemui langsung Presiden atau menteri terkait, nanti semoga ada jalan keluarnya," imbuhnya.

Di sisi lain, Mujib mengingatkan, pada proses pengalokasian anggaran harus tertib administrasinya. Jika menggunakan anggaran APBN, tambah Mujib, maka waktunya tidak memungkinkan karena memiliki mekanisme pembahasan yang panjang, karena perlu didiskusikan kembali di internal Komisi X DPR RI dan pembahasan bersama pemerintah.

"Karena itu mungkin ada afirmasi dari pemerintah agar ada bagaimana jalan keluarnya untuk melaksanakan kegiatan tersebut tanpa melanggar ketentuan UU yang disebutkan," ujarnya.

Dari paparan Wali Kota Jayapura, Benhur Tommy Mano, disebutkan tambahan anggaran sebesar Rp1,4 triliun ini rencananya akan dialokasikan untuk akomodasi kontingen, transportasi, konsumsi, dan tambahan kegiatan lainnya. 
Permintaan tambahan anggaran ini bersumber langsung dari PB PON.

"Saya kira (persoalan tambahan anggaran) ini bisa diselesaikan. Karena ini pemerintah diharapkan punya kearifan terhadap kondisi yang seperti ini meskipun harus tetap tertib terhadap keuangan," kata dia.