Pemerintah diminta tidak kendur hadapi KKB di Papua

Anggota Komisi I DPR, Syaifullah Tamliha, meminta, pemerintah tidak mengendurkan upaya pemberantasan gerakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Karena itu,  pengerahan kekuatan militer bertujuan untuk melindungi segenap tanah tumpah darah Indonesia.

Hal ini ditegaskan Syaifullah merespon kerusuhan di Kiriwok, Kabupaten Pegunungan Bintang beberapa waktu lalu di mana seorang tenaga kesehatan dan seorang anggota TNI tewas usai diserang KKB.

"Dari segi militer, pemerintah kita tidak akan pernah kendur untuk menghadapi kelompk kriminal yang terus melakukan pembunuhan, pemerkosaan, dan pembakaran di Papua. Siapapun yang mengganggu warga sipil di Papua, maka tindakan pemerintah melindungi warga Papua," kata Syaifullah dalam diskusi Jakarta Journalist Center bertajuk "Kejahatan KKB Papua, Pendekatan Ekonomi atau Budaya?", Kamis (23/9).

"Kenapa TNI dikerahkan, tidak lain sebagai bukti hadirnya negara dalam melindungi tumpah darah negara Indonesia, termasuk di Papua," lanjut politikus PPP ini.

Menurut Syaifullah, pelabelan KKB sebagai kelompok teroris sudah tepat. Berbeda dengan dengan gerakan separatisme, kata dia, pergerakan KKB sudah telah mememenuhi unsur-unsur yang diatur dalam undang-undang terorisme. 

Di antaranya, melakukan tindakan kekerasan dan ditujukan kepada sasaran acak, tidak ada hubungan langsung dengan pelaku yang mengakibatkan kerusakan, kematian, ketakutan, ketidakpastian dan keputusasaan masyarakat.

Adapaun, tindakan terorisme tersebut dilakukan dalam rangka memaksakan kehendak kepada pihak yang dianggap lawan agar kepentingan-kepentingan mereka diakui.

"Pemerintah dan DPR bersepakat bahwa tindakana yang dilakukan KKB itu adalah terorisme, bukan bagian dari tindakan seperatisme yang bertujuan untuk mendirikan Papua sebagai negara yang merdeka," jelasnya.
 
Dia menegaskan, upaya menjaga keutuhan NKRI merupakan kewajiban pemerintah. Tidak ada satupun negara di dunia menurutnya mau melepaskan begitu saja wilayahnya. 

"Maka tanpa memerlukan persetujuan di parlemen, Presiden Amerika Serikat (AS) kemudian membuat pembangunan besar di Texas sehingga tidak terjadi ada upaya pemisahan dari negara federasi," katanya.