sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Pemerintah disarankan panggil perusahaan tak terapkan kerja di rumah

Informasi yang kurang tersampaikan dengan baik dinilai jadi penyebab tak meratanya penerapan kebijakan ini.

Achmad Al Fiqri
Achmad Al Fiqri Selasa, 17 Mar 2020 15:24 WIB
Pemerintah disarankan panggil perusahaan tak terapkan kerja di rumah
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini

Pemerintah disarankan bersikap tegas kepada perusahaan yang masih belum menerapkan kebijakan kerja di rumah pada karyawannya, menyusul pandemi COVID-19. Meskipun, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan imbauan agar seluruh masyarakat dapat bekerja dari rumah untuk mengurangi penyebaran coronavirus.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah menilai, pemerintah harus memanggil pemilik perusahaan yang belum mematuhi langkah pemerintah tersebut.

"Dipanggil, kemudian diberikan informasi. Jadi supaya menjalankan aturan bekerja di rumah itu," ujar Trubus, saat dihubungi Alinea.id, Selasa (17/3).

Dia meyakini, para pemilik perusahaan akan langsung menerapkan kebijakan bekerja di rumah jika imbauan tersebut langsung diberikan oleh pemerintah. Hanya saja, kata dia, pemerintah harus siap memberikan kompensasi kepada sejumlah perusahaan yang telah menerapkan aturan tersebut.

"Perusahaan kan harus menggaji karyawannya kan. Kalau Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dia harus gaji. Oleh karena itu, pemerintah mesti ada kompensasi. Jadi, kompensasinya berupa pajak atau apalah kan bisa. tetapi itu kan perlu dirundingkan dulu," katanya.

Lebih lanjut, Trubus menilai, informasi yang kurang tersampaikan dengan baik oleh pemerintah menjadi penyebab, adanya perusahaan yang masih mempekerjakan karyawan di kantor hingga saat ini.

Namun, dia menggap wajar jika komunikasi pemerintah tidak tersampaikan dengan baik kepada jajaran perusahaan. Sebab, imbauan tersebut disampaikan dalam kondisi darurat akibat pandemi COVID-19.

"Kebijakan force majeur atau darurat corona tidak bisa dengan persiapan matang, karena tidak ada perencanaan sebelumnya. Tetapi, ini sebagai tahap awal. Memang kondisinya darurat, ya begini. Ya wajar," ucapnya.

Sponsored

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta segenap masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran coronavirus. Salah satu caranya, dengan mengurangi aktivitas di luar rumah seperti bekerja di kantor.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menginstruksikan kepada seluruh aparatur sipil negara atau ASN untuk bekerja dari rumah. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran MenPANRB Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Pemprov DKI Jakarta juga menghimbau perusahaan di Ibu Kota dapat menerapkan kebijakan bekerja di rumah untuk karyawannya. Tujuannya, untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Imbauan itu disampaikan melalui Surat Edaran bernomor 14/SE/2020 tentang Imbauan Bekerja di Rumah (work from home) yang diterbitkan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah, pada Minggu (15/3).

Berita Lainnya