Pemerintah jamin tak pakai senjata tuntaskan persoalan Papua

Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, memastikan pemerintah tidak menyelesaikan permasalahan di Papua dengan gencatan senjata melainkan musyawarah. Dia menegaskan, hal ini sesuai instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi)

“Prinsipnya sesuai arahan presiden, menyelesaikan persoalan di Papua jangan dengan senjata dan letusan, tapi dengan dialog demi kesejahteraan," tuturnya dalam keterangan resminya, Sabtu (12/6).

Mahfud menerangkan, penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB) merupakan bagian dari upaya memperlancar dialog dengan rakyat Papua. Masyarakat yang tidak tergabung dengan KKB pun dipastikan lebih banyak dan dapat diajak berdialog. 

Dirinya kemudian melakukan pertemuan dengan Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk mendengarkan masukan atas segala persoalan di Papua. MRP merupakan wadah yang disediakan undang-undang (UU) bagi orang asli Papua dalam menyuarakan persoalan-persoalan terkait "Bumi Cenderawasih". 

“Kami saling menjelaskan dan bertukar pikiran. Saya menjelaskan kebijakan pemerintah pusat di Papua, di mana mereka memahami bahwa apa yang sudah dan akan dilakukan semua sesuai dalam koridor konstitusi dan dengan pendekatan kesejahteraan,” ujar Mahfud. 

Sementara itu, Ketua MRP, Timotius Murib, menyebut, pertemuan tersebut untuk menyikapi proses perubahan kedua UU Nomor 21 Tahun 2001 yang sedang bergulir di DPR. MRP berharap, aspirasi orang asli Papua dapat direalisasikan.

“Bapak Menko merespons sangat luar biasa, aspirasi kami dan diakomodir dengan baik melalui Dirjen Otonomi Daerah yang hadir dalam pertemuan supaya dapat disampaikan ke DPR untuk jadi bahan pertimbangan sekaligus masukan dan saran dari rakyat Papua,” katanya.